SURABAYA – Masih adanya praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan. Untuk itu Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan Workshop Menentang Penyiksaan Bagi Aparat Penegak Hukum yang dilaksanakan pada 4-6 april 2017 di Hotel Tunjungan Surabaya.
Peserta yang hadir dalam workshop tesebut adalah instansi penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil kemenkumham Jatim se-korwil Surabaya.
Hadir membuka acara yaitu Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi yang didampingi oleh Direktur Kerjasama HAM, Ari Ardanta dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jatim, Ajar Anggono. Dalam sambutannya Mualimin mengatakan meskipun saat ini telah banyak instrumen hak asasi manusia, namun masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri dalam proses penegakan hukum.
Sementara itu, Kadiv Administrasi menjelaskan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan penyiksaan adalah dengan mengikuti pelatihan bagi aparatur penegak hukum. “Workshop ini salah satunya,” katanya. Ajar juga berharap dengan mengikuti workshop ini, para peserta dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang substansi maupun materi dari konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. (humas)