Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

 WhatsApp Image 2019-05-21 at 20.13.39.jpeg

SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim tak mau setengah-setengah mempersiapkan kab/ kota untuk meraih predikat Peduli HAM. Hari ini (21/5) diadakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penilaian kab/ kota peduli HAM tahun 2019 bertempat di aula Kanwil Jatim.

Rakor tersebut dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati yang didampingi oleh Kadiv Yankumham Hajerati serta Pejabat struktural kanwil. Para peserta yang hadir merupakan Kepala Bagian Hukum dan Bakesbangkol kab/kota se-Jatim.
Dalam sambutannya, Susy menjelaskan bahwa tidak lama lagi akan dilakukan penilaian dari pusat yaitu Kota Peduli HAM. Untuk itu segala kebutuhan yang diperlukan harus dipersiapkan secara dini dan matang oleh masing-masing kab/ kota. “Kita berharap semua kab/kota di Jatim mendapat predikat kota peduli HAM,” harapnya.
Namun Kakanwil juga menekankan bila nantinya predikat kota peduli HAM sudah dicapai, jangan hanya dijadikan sebagai simbol semata. Tapi dalam praktek di lapangan harus benar-benar sesuai. “Yang penting bukan hanya predikatnya tapi prakteknya di lapangan,” jelasnya.

Terkait dengan permasalahan yang terindikasi ada pelanggaran HAM di daerah, Susy meminta agar setiap kab/ kota secara serius menanganinya karena bila tidak segera diselesaikan akan menjadi catatan tersendiri dari pusat. “Deteksi sejak dini, segera clear kan permasalahannya dengan melakukan klarifikasi,” terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)

Foto Lainnya>>

WhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.33.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.34.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.28.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.29.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.31.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.31 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 15.04.32.jpeg

 WhatsApp Image 2019-05-21 at 18.19.18.jpeg

GRESIK - "Enak pak, sekarang di rutan lauk ayamnya besar-besar." Kalimat itu terlontar dari mulut Aries Nuhman Adi, salah satu WBP Rutan Gresik kepada Kadiv Administrasi Haris Sukamto sore ini (21/5). Karena kebutuhan dasar terprnuhi, Aries mengaku senang dan suasana Rutan Gresik jadi kondusif.

Kunjungan pimti pratama yang dipimpin Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati ke Rutan Gresik sebagai rangkaian pencegahan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Sebelumnya, pimti pratama terlebih dahulu mengunjungi Lapas Lamongan.

Haris melakukan komunikasi langsung dengan WBP. Selain Aries, juga ada WBP lainnya yang ditanyai, Arif Wijaya. Keduanya mengaku nyaman berada di Rutan Gresik. Namun, Arif sedikit terganggu dengan banyaknya nyamuk.

Berkaitan dengan itu, Haris memberi solusi agar pihak rutan dan WBP rajin menggelar bersih-bersih. Termasuk baju yang tidak dipergunakan agar segera dibuang dan dimusnahkan. "Jaga kesehatan dan kekompakan, bantu kami untuk menjaga keamanan dalam rutan," harap Haris. (Humas Kemenkumham Jatim)

Foto Lainnya>>

 WhatsApp Image 2019-05-21 at 17.10.25.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.49.46.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.49.45.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.49.44.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.49.43.jpeg

WhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.49.jpeg

SURABAYA - Usai menerima rombongan dari DPRD Kota Blitar, Kanwil Kemenkumham Jatim kembali menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Siang ini (21/5) para wakil rakyat itu meminta solusi atas pelantikan anggota DPRD terpilih. Terutama bagi yang tidak bisa ikut pelantikan karena sedang beribadah haji.

Rombongan DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh sekertaris dewan Akhmad Khasani. Sedangkan dari Kemenkumham Jatim diwakili Kadiv Yankumham Hajerati dan jajarannya. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Perancang Perundang undangan.

Khasani mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya ini terkait dengan pelantikan anggota DPRD yang melaksanakan ibadah haji. "Langkah apa yang harus kami lakukan karena waktu pelantikan yang bersangkutan masih melaksanakan ibadah haji. Kami berharap kemenkumham bisa memberikan solusi bagi masalah ini," ujarnya.

Hajerati menyarankan untuk tetap dilaksanakan pelantikan sesuai amanah Pasal 28 PP nomor 12 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Bagi anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah secara bersamaan dapat dilakukan penangguhan janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.

Sementara Kasubid FP2HD Haris Nasiroedin memberikan saran agar dalam pelaksanaan tusi anggota dewan berlandaskan PP 12 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan termasuk Perda terhadap tatib dewan. "Dalam menyusun peraturan itu dewan tidak bisa lepas dari JFT Perancang Per-UU sebagaimana dalam diterjemahkan PP Nomor 59 Tahun 2015," ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)

 

Foto Lainnya>>

WhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.52 (2).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.52.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.52 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.51.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.53.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 14.30.53 (1).jpeg

 

WhatsApp Image 2019-05-21 at 16.25.43.jpeg

LAMONGAN - Keamanan dan ketertiban di lapas/ rutan menjadi salah satu prioritas utama Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk memastikan keadaan kondusif, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menggelar forun komunikasi dengan WBP di Lapas Lamongan sore ini (21/5). Para pimti menyerap langsung aspirasi dari WBP terkait seluruh persoalan yang dihadapinya.

Kegiatan sore inu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Dirjenpas Nomor PAS-501.PK.02.10.03 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan. Kakanwil didampingi Kadiv Administrasi Haris Sukamto dan Kadiv Yankumham Hajerati dan jajaran. Rombongan diterima langsung Kalapas Lamongan Ignatius Gunadi.

Para pimti langsung terjun ke blok-blok hunian. Menghampiri langsung WBP. Susy bertanya tentang layanan dasar yang harus dipenuhi lapas. Seperti air bersih, makanan, ruang hunian hingga pengajuan remisi. "Ada tidak layanan yang bayar? Ada pungli tidak di sini?" Tanya Susy kepada Yosep Tri Antoni salah seorang WBP.

Yosep dan beberapa WBP lain yang hadir dalam forum santai di halaman blok hunian itu mengaku bahwa semua layanan di Lapas Lamongan gratis. "Jangan karena ada kalapas saja bilang yang bagus-bagus," ujarnya. "Tidak bu, memang tidak ada bayar apapun di sini," sahut beberapa orang WBP.

Namun, Yosep mengeluhkan kondisi air di lapas. Menurutnya, selama 1,5 gahun di lapas, airnya kerap kotor. Menyebabkan dirinya menderita sakit kulit. "Airnya agak keruh bu, jadi kami banyak yang menderita sakit kulit," keluhnya.

Mendengar hal tersebut, Susy berjanji akan segera mencarikan solusi. Dia meminta pihak Lapas untuk segera menghubungi pihak terkait agar solusi yang didapat lebih optimal.

Sementara Ignatius mengakui bahwa air bersih menjadi salah satu persoalan klasik Lapas Lamongan. Kondisi geografis Lamongan yang gersang membuat pihak Lapas tidak bisa berbuat banyak. Pihak Lapas, lanjut Ignatius, sudah pernah membuat sumur bor sedalam 80 meter. Namun, belum juga menemukan air. "Saat ini kami sudah berusaha memanfaatkan air PDAM, tandon dan air sumur yang ada," terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)

 

Foto Lainnya>>

WhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (8).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (7).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (6).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (5).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (4).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (3).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 16.26.10 (2).jpeg

 

WhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.17.jpeg

SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim kembali melakukan kolaborasi eksternal dengan melakukan fasilitasi pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda). Kali ini (21/5) giliran DPRD Kota Blitar yang secara khusus berkunjung langsung ke Jl Kayoon 50-52. Tujuannya, untuk mengkonsultasikan Raperda perlindungan dan pelestarian pohon milik Pemkot Blitar.

Kegiatan mediasi dan konsultasi itu dipimpin langsung Kadiv Yankumham Hajerati. Dia didampingi Kabid Hukum Sutrisno dan Kasubid FP2HD Haris Nasiroedin beserta 2 JFT Perancang Per-UU Firman Rostama dan Yovan Iristian. Sedangkan rombongan dari Blitar dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Said Novandi. Wakil ketua I Slamet dan Wakil Ketua II Totok Sugiarto juga nampak mendampingi bersama dengan Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Blitar Dr. Syahrul Alim.

Dalam pemaparannya, Totok berharap agar pihak Kemenkumham Jatim bisa memfasilitasi pembuatan Raperda yang diajukan pihaknya. Menurutnya, proses pembuatan Raperda ini harus sukses tahun ini. ”Kami juga mohon petunjuk terkait item-item di raperda tersebut mungkin ada yang kurang dan perlu ditambah atau disempurnakan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hajerati mengungkapkan siap memberikan dukungan penuh. Dia yakin, dengan jumlah JFT Perancang Per-UU yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Jatim punya kualitas yang mumpuni. “Kami akan berikan dukungan semaksimal mungkin, agar raperda tersebut bisa segera rampung dan mengakomodir kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, pembahasan lebih teknis dilakukan oleh Haris dan timnya. Menurut Haris, dasar hukum dalam raperda tersebut tidak perlu terlalu banyak. “Di sini saya lihat terlalu banyak dasar hukum yang tidak berkaitan, nanti akan kita bantu untuk lebih merampingkan lagi,” terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)

 

Foto Lainnya>>

WhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.20 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.19.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.18.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.18 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.21.jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.21 (2).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.21 (1).jpegWhatsApp Image 2019-05-21 at 13.56.20.jpeg