TRENGGALEK – Kegiatan penguatan pembangunan ZI juga dimanfaatkan oleh Divisi Yankumham untuk memberikan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Targetnya adalah satker yang berada di daerah Pantai Selatan Jatim. Tidak hanya pembenahan fisik kantor yang dilihat, namun perubahan mindset pegawai juga menjadi perhatian Kadiv Yankumham Subianta Mandala.
Subianta didampingi Kabid HAM Wiwit P Iswandari. Keduanya melakukan pemantauan dan penguatan di Rutan Pacitan, Rutan Ponorogo, Rutan Trenggalek hingga Lapas Tulungagung.
Di Rutan Trenggalek, Subianta menekankan bahwa pihaknya tidak hanya meninjau fasilitas untuk kelompok rentan semata. Namun juga kepada terobosan kampanye yang dilakukan oleh rutan yang dipimpin Dadang Rais itu. Untuk mengurangi kesan angker, rutan di-rebranding menjadi Rumah Budaya dan Kemanusiaan. Yang berarti membangun dan melakukan pembinaan warga binaan melalui budaya kerja yang manusiawi. Serta membangun manusia melalui berbagai budaya lokal yang ada. “Mengubah mindset dan perilaku manusia tidak dengan cara represif namun dengan cara yang lembut dan menyenangkan sehingga lebih berbudaya manusiawi,” terangnya.
Untuk diketahui Pelayanan Publik berbasis HAM merupakan indikator pemenuhan HAM yang menjadi dasar penilaian untuk lembaga publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Permenkumham no 27 Tahun 2018 tentang Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM, indikator sesuai kebutuhan konsumen dari masing-masing lembaga. Sementara ini, masih lembaga di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Yakni kanim, lapas, rutan, bapas, LPKA dan BHP. (Humas Kumham Jatim)
