SURABAYA - Untuk meningkatkan pemahaman terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM di lingkungan Kemenkumham RI, maka pada Selasa (28/09/21) digelar secara daring diskusi terbuka terkait Orientasi Bisnis dan HAM.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono didampingi oleh Kabid HAM Wiwit Purwani.
Kegiatan yang diikuti perwakilan Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia tersebut menghadirkan narasumber yakni Direktur Kerjasama HAM, Direktur Eksekutif Djokosoetono Research Center, Kasudit Kerjasama Luar Negeri Ditjen HAM serta dari UNDP Indonesia.
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menjelaskan bahwa salah satu bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM pada setiap sektor diantaranya melalui penerapan Bisnis dan HAM.
Kegiatan ini, lanjutnya, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi Kanwil Kemenkumham serts bagaimana mengimplementasikan Bisnis dan HAM di Indonesia.
Lebih luas lagi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Indonesia dalam rangka mendukung Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. "Serta menjaring masukan mengenai Draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia sebagai bahan acuan strategi daerah mengenai Bisnis dan HAM," urainya.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM mengemban tugas sebagai National Focal Point Bisnis dan HAM sejak tahun 2020 dan berkolaborasi dengan kementerian terkait lainnya dalam mengarustamakan Bisnis dan HAM di Indonesia.
Sementara itu Assistant Resident Representative and Head of Democratic Governance and Poverty Reduction, UNDP Indonesia Siprianus Batesoro, yang membuka kegiatan sempat menyampaikan perjalanan HAM di Indonesia hingga munculnya Bisnis dan HAM di Indonesia. (Humas Kemenkumham Jatim)
