MALANG - Satker Keimigrasian di Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan momen berharga berupa penguatan dari Wakil Menkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej hari ini (3/11). Wamenkumham berpesan agar jajaran keimigrasian semakin profesional yang didukung dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas.
Kegaiatan yang digelar secara hybrid itu dipusatkan di Aula Kanim Malang. Wamenkumham didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono dan Kepala UPT jajaran keimigrasian di seluruh Jatim.
Pria yang akrab disapa Prof Eddy itu memulai arahannya dengan menjabarkan materi politik hukum keimigrasian yang merupakan kebijakan hukum yang selektif. Khususnya terhadap orang asing yang bermanfaat atau paling tidak tidak berbahaya bagi masyarakat. "Sehingga subyek keimigrasian itu jelas adalah orang asing," ujarnya.
Dia juga menyinggung kembali terkait catur fungsi keimigrasian. Dan menekankan bahwa keempat fungsi keimigrasian itu saling tertaut dan menguatkan. Namun, secara khusus Prof Eddy memberikan atensi terhadap fungsi keamanan yang bukan persoalan yang mudah. Karena Indonesia secara geografis, geostrategis dan geopolitik memiliki posisi yang menjadi lalu lintas orang asing. "Jutaan masyarakat internasional melewati Indonesia. Sehingga perlu ada Tim PORA kuat yang leading sector-nya adalah imigrasi," lanjutnya.
Pria kelahiran 1973 ini menegaskan bahwa hal yang paling sering disoroti masyarakat adalah penegakan hukum keimigrasian. Terutama penegakan yang mengedepankan sikap represif. Karena banyaknya kewenangan diskresi yang dimiliki pejabat imigrasi, lanjut Eddy, dia meminta jajarannya agar jangan sampai ada korupsi kebijakan. "Sehingga, integritas adalah yang utama," urainya.
Terakhir, Prof Eddy mewanti-wanti agar petugas dan pejabat keimigrasian memahami HAM. Karena subyek keimigrasian adalah orang asing. Jangan sampai, tutur Prof Eddy, perlakuan kita terhadap orang asing, mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain. Selain itu, pejabat imigrasi juga harus mengikuti perkembangan kejahatan internasional. Salah satunya dengan mengoptimalkan intelijen. "Akhirnya yang diperlukan oleh pejabat keimigrasian kita adalah profesionalisme yang didukung dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas," tegasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
