SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu usahanya adalah dengan mengikuti taklimat antara Kemenkumham dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui sambungan teleconference, para pimti pratama Kanwil Kemenkumham Jatim dan pengelola keuangan di UPT mengikuti pertemuan tersebut siang ini (8/2).
Taklimat awal itu dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly dan Pimpinan I BPK RI, Hendra Susanto. Selain itu, Sekjen Kemenkumham Komjenpol Andap Budhi Revianto dan para pimpinan tinggi lain juga hadir. Sementara dari Surabaya, Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih dan Kadiv Yankumham Subianta Mandala memimpin tim pengelola keuangan untuk mengikuti rapat.
Dalam sambutannya Menkumham menjelaskan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik, profesional dan akuntabel. Yasonna juga berpesan agar senantiasa melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. “Sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, bahwa uang yang kita kelola ini adalah uang rakyat, sehingga sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga diminta membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung yang jelas, akurat, dan akuntabel. “Semua ASN bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, negara, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara Hendra mengapresiasi prestasi Kemenkumham yaitu laporan keuangan yang mendapat predikat WTP. “Perolehan WTP patut diberikan apresiasi karena merupkan wujud komitmen kerja keras menkumham beserta jajaran,” jelasnya.
Meski begitu masih terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan perbaikan. Kemenkumham juga diminta untuk menginstruksikan seluruh unit kerjanya untuk bekerja dalam satu sistem informasi yang handal aplikatif dan user friendly sehingga mempermudah proses pelayaanan.
Selain itu Hendra juga meminta agar terdapat komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya dalam menyampaikan dokumen yang dibuthkan sehingga laporan keuangan dapat berjalan lancar. “Kami berharap dengan adanya laporan ini Menkumham dapat menindak lanjuti seluruh rekomendasi sehingga meningkatkan kinerja Kemenkumham ke depannya,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
