SURABAYA - Banyaknya persoalan terkait pengungsi di Indonesia, membuat pemerintah terus berupaya mencari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan mengusung tema “Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia” pada Kamis di Hotel Double Tree Surabaya (17/03/22).
Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Organisasi Internasional dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dihadiri oleh Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Direktur Kerja Sama Keimigrasian, para Ka UPT Imigrasi serta Forkominda.
Plt. Kakanwil dalam sambutannya mengatakan bahwa fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berstatus Pencari Suaka (Asylum Seeker) dan Pengungsi (Refugee) di wilayah Indonesia, memiliki potensi kerawanan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. “Meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek hukum dan aspek keamanan,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir dampak negatif atas keberadaannya selama berada di wilayah Indonesia. “Karenanya perlu membangun dan meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar stakeholder terkait,” katanya.
Sementara itu Bupati Sidoarjo menjelaskan bahwa pengungsi adalah masalah yang kompleks, karena bukan sekedar masalah sandang pangan saja tapi lebih luas lagi yaitu sosial dan budaya.
Sebagai daerah yang menampung para pengungsi, Ahmad mengaku banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat tentang perilaku para pengungsi tersebut. “Kami sepakat untuk mendukung dan mengikuti peraturan dari pusat terkait pengungsi ini, tetapi kami mohon persoalan di lapangan juga harus diperhatikan,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
