SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim mendukung penuh mekanisme belanja negara melalui digital payment (digipay) melalui marketplace. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
Hal itu disampaikan Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih saat membuka kegiatan Bimtek Penggunaan Digipay Kemenkeu di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim hari ini (23/3). Menurut Indah, Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan telah melahirkan berbagai regulasi dan sistem. “Terkini lahir terobosan baru, yakni Digital Payment-Marketplace atau disingkat Digipay,” ujarnya.
Digipay, lanjut Indah, merupakan sebuah sistem pembayaran atas transaksi belanja pemerintah melalui marketplace. Yang dibangun bekerjasama dengan Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN). Melalui sistem digipay, setiap entitas satker pengelola APBN diberi kesempatan untuk bertransaksi kebutuhan operasional perkantoran sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA. “Sehingga kami bekerja sama dengan KPPN Surabaya II untuk menjelaskan teknis penggunaannya,” terangnya.
Indah berharap agar seluruh jajarannya bisa mengimplentasikan setiap perubahan yang ada. Tujuannya agar tercipta kualitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara. “Termasuk salah satunya dengan mengoperasikan digipay Kemenkeu untuk berbelanja,” tegasnya.
Kepala KPPN Surabaya II, Asri Isbandiyah mengaku senang bisa mempraktekkan dan mempercepat implementasi digipay. "Dengan melihat yang hadir masih muda-muda, saya optimis tujuan akan tercapai krn mudah beradaptasi adanya perubahan," tuturnya optimis. (Humas Kemenkumham Jatim)
