SURABAYA – Sebanyak 45 UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim akan mengikuti desk evaluasi dan evaluasi lapangan atas pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI). Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan yang terbaik.
Hal itu disampaikan Zaeroji dalam kegiatan Taklimat Awal Desk Evaluasi TPI Atas Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM pada satker di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Tahun 2022 hari ini (27/5). Dalam laporannya kepada TPI, Zaeroji menyatakan bahwa saat ini sudah ada 20 atau hampir sepertiga dari 64 satker kami yang meraih predikat bergengsi di bidang Reformasi Birokrasi tersebut. “Hal ini membuktikan bahwa kami tidak pernah main-main dalam melakukan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Untuk itu, semangat yang sama juga harus tetap ditunjukkan jajarannya tahun ini. Seluruh jajaran akan all out memberikan yang terbaik dalam evaluasi oleh TPI. “Kami tetap mewajibkan seluruh satker berproses, namun tidak lagi fokus dalam kuantitas, tapi lebih ke kualitas komitmen dan inovasi yang diciptakan,” tegas Zaeroji.
Sementara itu, Inspektur Wilayah VI Luluk Ratnaningtyas menjelaskan perubahan kebijakan terkait Pembangunan ZI oleh KemenPAN-RB. Melalui PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, ada beberapa perubahan penting yang harus diketahui oleh tim Pokja. Diantaranya adalah bahwa aturan baru itu mencabut ketentuan lama yaitu PermenPAN-RB nomor 10 Tahun 2019.
Selain itu ada perubahan syarat pengusulan dan penetapan, kewenangan penetapan WBK/ WBBM oleh TPI dan penilaian berjenjang. “Selain itu ada surat dari Deputi Bidang RBKUNWAS yang menyatakan bahwa Jumlah Kuota satuan kerja di Kemenkumham yang dapat diajukan dalam evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ke TPN tahun 2022 adalah sebanyak 25 satuan kerja saja,” ujar Luluk.
Tentunya, lanjut Luluk, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Karena hanya satker-satker yang benar-benar siap saja yang akan diusulkan ke TPN. Selain lebih ketat, pastinya juga akan menjadi dilema bagi TPI dengan satker sebesar Kemenkumham yang selama ini selalu mengusulkan satker dalam jumlah besar. “Tahun 2021 ada 755 satker yang diusulkan, tahun lalu ada 523 satker, tahun ini sangat sedikit hanya 25, tentunya TPI akan sangat selektif,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
