JEMBER - Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej melanjutkan Kunjungan Kerja di Jawa Timur hari ini (2/6). Guru Besar UGM itu mengunjungi empat satker pada korwil Jember.
Pria kelahiran Ambon ini didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji, Kadiv Keimigrasian Hendro Tri Prasetyo dan jajaran. Lapas Jember menjadi lokasi awal kunjungan. Satker yang dipimpin Hasan Basri menyambut hangat Prof Eddy. Hasan mengajak rombongan meninjau Ruang Layanan Terpadu yang terus diperbaharui. "Fokus kami terus melakukan perubahan dan pembenahan untuk peningkatan kualitas layanan," ujar Hasan.
Selanjutnya rombongan meninjau Bapas Jember. Sebagai Satker Pemasyarakatan yang memiliki tusi melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada Klien, Bapas Jember mengampu Empat Kabupaten di wilayah Tapal Kuda Jatim. Kepala Bapas Jember Wahyu Andayati mengungkapkan luasan cakupan wilayah Bapas Jember jadi tantamgan tersendiri. Baik dari sisi SDM, Sarpras, dan Geografis. "Kami berkomitmen kuat memberi pelayanan terbaik agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi," tutur Wahyu.
Sementara di Kantor Imigrasi Jember, Wamenkumham secara khusus mengapresiasi kinerja jajaran yang dipimpin Said Noviansyah itu. Tampilan Kantor sudah mirip lounge bandara. “Semoga pemohon nyaman menunggu giliran pelayanan,” ujar Prof Eddy. Dia juga mengatakan bahwa esensi dari good governance adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari kita yang diarahkan untuk masyarakat.
Terakhir Wamenkumham dan rombongan singgah di Lapas Bondowoso. Kalapas Bondowoso Sarwito memperlihatkan Gerai L'Passo di sisi luar area lapas. Di gerai ini seluruh hasil karya WBP dipamerkan. Ada juga salon potong rambut. “Di tengah keterbatasan kami ingin masyarakat melihat sisi lain penjara, dimana proese pembinaan berjalan dengan baik dan memiliki nilai jual positif,” ungkapnya.
Eddy mengapresiasi seluruh Satker di Korwil Jember telah memenuhi ekspetasi dan harapan. Keempat satker terus berbenah seiring proses Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM. “Karena tujuan utama dalam Pembangunan ZI adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
