SURABAYA – Dalam rangka pemantauan penyerapan anggaran Provinsi Jawa Timur, Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya pada Rabu (23/09) di Gedung Grahadi Surabaya. Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung, HM. Prasetyo, Kapolri, Badrodin Haiti dan kepala BPKP, Ardan Diperdana.
Acara tersebut diawali dengan laporan Gubernur Jatim, Soekarwo yang menerangkan tentang kondisi perekonomian di Jawa Timur.
Setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan dari Menko Polhukam. Dalam sambutannyaLuhut menjelaskan terkait dengan Kondisi sosial ekonomi terkini, Alokasi anggaran ke daerah dan penyerapannya serta Langkah-langkah di bidang hukum dan percepatan pembangunan.
Terkait dengan isu yang ramai saat ini, yaitu persoalan hutang Indonesia, dijelasnkan bahwa saat ini yang berkembang di masyarakat bahwa hutang kita banyak sekali, padahal bila dibandingkan dengan ratio hutang negara lain, maka kita jauh lebih baik. Sebut saja, hutang Malaysia lebih dari 200 persen, singapura 380 persen sedangkan Indonesia hanya 88 persen dari PDB kita.
Menurutnya peminjaman dana baik untuk dilakukan sepanjang bentuknya adalah hutang yang produktif. Artinya hutang tersebut digunakan untuk membangun Insfrastruktur. “Peminjaman seperti yang dilakukan seperti sekarang ini menurut hemat saya sangat baik,” tegasnya.
Komentar positif juga diberikan kepada Propinsi Jawa Timur terkait dengan penyerapan anggaran yang telah terlaksana saat ini. “Perputaran modal di Jawa Timur cukup bagus karena pertumbuhan ekonomi hampir 7 persen. Itu luar biasa,” katanya. Karena itu, lanjutnya, Jawa Timur layak dijadikan barometer untuk daerah lain. Tidak hanya itu, Luhut juga mengapresiasi kekompakan yang ditunjukkan pemerintahan propinsi Jawa Timur mulai dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati serta unsur-unsur pemerintah lainnya.
Di akhir sambutan, beliau mengatakan bahwa untuk membangun bangsa ini diperlukan spirit untuk menyelesaikan masalah bukan membuat masalah. “Kita datang dengan kompak, bersama-sama, untuk mengatasi dan membantu menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerapan anggaran sangat tergantung kepala derah masing-masing, apakah yang bersangkutan mau bersungguh-sungguhatau tidak, terutama dalam melakukan terobosan yang kreatif sehingga dana dapat dicairkan. “Saat ini pemerintah tengah menyusun derigulsasi peraturan pencairan anggaran agar bisa lebih cepat dicairkan,’ katanya.
Permasalahan yang banyak terjadi saat ini, seperti ketakutan-ketakutan didaerah menyebabkan pencairan menjadi tehambat. “Untuk mengatasi hal tersebut maka kami pastikan bahwa protap penegakan hukumya akan diatur sedemikian rupa. Dan selama bapak ibu menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku maka tidak akan bersentuhan dengan hukum,” katanya. (humas)