VIDEO STREAMING (Klik disini)
SURABAYA – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Y Ambeg Paramarta, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya pada Senin (28/01) untuk mengetahui bagaimana proses e-government yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Dalam kunjungan tersebut, Sekjen diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, di ruang Rapat Walikota Pemkot Surabaya.
Dalam sambutannyam Sekjen mengatakan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi media yang telah dilaksanakan oleh Kemenkumham RI pada 23 Desember 2013. “Pada saat itu Ibu Risma (walikota Surabaya, Tri Rismaharini) menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut,” terang Sekjen. Materi yang disampaikan saat itu, adalah proses pelayanan publik yang telah berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, lanjutnya, juga dipaparkan terkait efisiensi pengetatan anggaran berakibat kepada penambahan kesejahateraan pegawai melaui cara-cara legal dan tidak melanggar hukum.
Sekjen menambahkan di tingkat nasional ada tiga instansi yang dianggap mewakili perubahan. Yang pertama di tingkat pemerintah pusat adalah KPK, yang kedua di sektor bisnis ada PT KAI dan yang ketiga di tingkat pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. “Inilah yang menjadi salah satu alasan pimpinan kami untuk mengetahui proses pelayanan publik di Kota Surabaya ini,” jelasnya.
Sementara itu Sekda Kota Surabaya mengatakan bahwa proses e-government di kota Surabaya telah dimulai sejak tahun 2002, dan sampai saat ini sistem pelayanan publik yang berbasis IT terus dilakukan pengembangan demi kesempurnaan. Sistem tersebut diantaranya adalah e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Project, e-Procurement, e-Delivery, e-Controling, dan e-Performance.
Usai rapat berlangsung, rombongan melanjutkan kunjungan ke Bagian Bina Program Pemkot Surabaya untuk mengetahui secara detil aplikasi pelayanan publik yang telah dikembangkan selama ini. Dalam kunjungan tersebut Sekjen didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Indro Purwoko, Kadiv Administrasi, Amirudin, dan pejabat struktural Kanwil Jatim serta tim dari Sekjen Kemenkumham. (humas/wis-and)
