SURABAYA – Bila anda pengguna alamat email Yahoo dan Gmail maka jangan coba-coba menggunakan kedua alamat email tersebut untuk melakukan tindakan pidana korupsi karena nantinya akan berhadapan langsung dengan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat atau Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Hal tersebut tertuang dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada tanggal 25 September 2012.
Sosialisasi yang bertajuk “Kepatuhan Terhadap Hukum Pemberantasan Korupsi Di Amerika Serikat” tersebut menghadirkan narasumber yaitu seorang pengacara asal AS bernama Danforth Newcomb. Dalam pembahasan itu diketahui bahwa dua server email diatas (yahoo & gmail) memang berasal dari Amerika. “Karena itu semua pengguna alamat email tersebut harus tunduk pada peraturan FCPA,” katanya.
DANFORTH NEWCOMB SAAT MEMBERIKAN SOSIALISASI TENTANG FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)
Sebagai pembuka, Danforth mengenalkan apa itu FCPA. Menurutnya FCPA adalah hukum yang melarang perusahaan AS dan segala afiliasinya untuk menyuap pejabat asing dengan tujuan melancarkan atau membuat transaksi bisnis. Undang – undang ini mengatur tidak hanya penduduk AS tapi juga semua orang yang berbisnis di AS. FCPA dibuat untuk menghentikan penyuapan pada pejabat asing. Hukuman untuk pihak yang melanggar FCPA sangatlah serius, mulai dari pelarangan mengikuti tender yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, denda yang sangat besar, atau hukuman kurungan. “Berawal dari skandal Watergate di tahun 1972, akhirnya publik AS meminta kepada DPR untuk membuat undang-undang mengenai Praktik Anti Korupsi dan lahirlah FCPA di tahun 1977,” jelas pria yang berasal dari New York tersebut.
Karena begitu gencarnya proses penegakan hukum dari tahun ke tahun, lanjutnya, maka saat ini tren pengungkapan kasus korupsi pun semakin meningkat tajam. Peningkatan itu tidak lepas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam memberantas korupsi diantaranya adalah adanya kerjasama internasional terkait dengan pemberantasan korupsi sehingga ada koordinasi antar aparat penegak hukum dari berbagai negara.
Di Amerika sendiri, tren praktek penegakan hukum semakin meningkat dikarenakan beberapa hal yang pertama yaitu bertambahnya sumber daya penegakan hukum seperti adanya Satgas FCPA di DOJ (Departemen Kehakiman AS), adanya detasemen khusus FCPA di FBI maupun Satgas FCPA di kantor pusat dan perwakilan SEC (32 pengacara). Yang kedua adanya Insentif bagi Whistleblower dan yang ketiga kebijakan luar negeri AS terkait penekanan isu antikorupsi.
KAKANWIL KEMENKUMHAM JATIM Y AMBEG PARAMARTA SAAT MENERIMA CINDERAMATA DARI HUMAS KONSULAT JENDERAL AS DI SURABAYA ANDREW M VEVEIROS
Untuk diketahui, dalam sosialisasi tersebut hadir Kakanwil Kemenkumham Jatim Y. Ambeg Paramarta, Kepala Divisi Yankum dan HAM Salahudin, para pejabat structural Kanwil Jatim serta Ka UPT korwil Surabaya. Sedangkan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya turut mendampingi narasumber adalah Humas Konsul AS Surabaya Andrew M Veveiros, serta seorang staf konsul sebagai penerjemah. (CS-HUMAS JATIM)