Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

SOS SRA1

VIDEO STREAMING (Klik disni)

SURABAYA – Pesatnya era globalisasi saat ini menuntut peserta didik untuk dapat berpikir kreatif, kritis dan peduli. Hal itu dapat ditumbuh kembangkankan apabila suasana belajar dan proses pembelajaran di sekolan dilaksanakan dengan professional dan sesuai dengan karakteristik anak. Untuk itulah dibutuhkan sekolah yang ramah pada anak atau sering disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Mengangkat tema “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak pada senin (29/04) di Hotel Twin Surabaya. Sedangkan narasumber antara lain perwakilan Unicef Jawa I Made Sutama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono dan Pusat Studi HAM Ubaya, Aloysia Vira Herawati.

Hudiyono menjelaskan bahwa banyak alasan yang melatarbelakangi dibutuhkannya Sekolah Ramah Anak. Diantaranya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menunjukan bahwa kretifitas dan inisiatif peserta didik dianggap berbenturan dengan lingkungan belajar dengan keharusan mengejar nilai tertentu, belum optimalnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (PHPA), proses pendidikan masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru menjadi pihak yang merasa paling benar dan tidak pernah salah dan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. “Karena itu penerapan Sekolah Ramah Anak juga harus memenuhi nilai-nilai penerapannya. Diantaranya adalah Menghormati HAM termasuk hak anak, Berorientasi pemberdayaan, Kemandirian, Kearifan lokal, Relevan dengan kondisi keseharian anak, serta mengembangkan sistem berpikir kreatif, kritis dan peduli,” paparnya.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim Agus Subandriyo. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan seperti perwakilan sekolah (SD, SMP dan SMA), Bakesbangpol, Biro Hukum, Bagian Hukum dan LSM. (humas/wis-and)