Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang perlu ditingkatkan seiring dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 terutama dalam hal analisis jabatan struktural (peta jabatan); Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) & Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sangat berguna untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan ketatalaksanaan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan Sosialisasi Penataan Ketatalaksanaan bagi pegawai dilingkungan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada tanggal 23 Desember 2013 yang dipimpin oleh ibu Yayuk Saptaningsih, SH selaku Kepala Bagian Tata Laksana di Biro Perencanaan Sektetariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pada kesempatan ini beliau menerangkan beberapa informasi terkait dengan ketata laksanaan yang merupakan rangkaian kegiatan koordinasi standarisasi penyelenggaraan fungsi organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Selain itu beliau juga menyampaikan terkait dengan tata laksanaan yang merupakan serangkaian analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas serta terukur.