Verifikasi dan Akreditasi OBH Baru untuk Periode 2025-2027 Dimulai

WhatsApp_Image_2024-05-14_at_17.13.35.jpeg

SUMENEP – Proses verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) baru untuk periode akreditasi tahun 2025-2027 resmi dimulai pada Maret 2024. Proses ini melibatkan lima tahapan penting, yaitu pendaftaran, perbaikan kelengkapan dokumen, pemeriksaan faktual lapangan, rekomendasi oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada), dan verifikasi oleh Panitia Verifikasi dan Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus).

Di wilayah provinsi Jawa Timur, sebanyak 67 OBH turut serta dalam pendaftaran sebagai calon pemberi bantuan hukum terakreditasi. Namun, hanya 50 OBH yang berhasil melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran. Setelah dilakukan proses verifikasi dokumen secara online dan fisik pada bulan April 2024, hanya 39 OBH yang lulus verifikasi tahap selanjutnya. OBH-OBH ini akan melanjutkan pemeriksaan faktual lapangan oleh tim Pokjada dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Setelah melakukan pemeriksaan di kota Surabaya dan Malang, tim Pokjada dibawah pimpinan Lusie Irawati selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Jawa Timur kini melanjutkan pemeriksaan faktual lapangan di wilayah Madura pada tanggal 13-14 Mei 2024. Tiga kabupaten yang menjadi tujuan tim Pokjada adalah Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Lima OBH yang akan diperiksa di wilayah ini adalah LBH Achmad Madani Putra dan Rekan, LBH Universitas Wiraraja, LBH Geradin Sumenep, LBH Geradin Sampang, LBH Jawara Advokasi Nusantara Sampang, dan Pusat Studi Konsultasi dan Bantuan Hukum Syariah Trunojoyo Bangkalan.

“Agenda utama tim Pokjada dalam pemeriksaan faktual lapangan ini adalah memastikan kelengkapan sarana dan prasarana kantor OBH serta kemudahan akses menuju kantor OBH,” ujar Lusie.

Langkah ini diambil untuk menjamin kinerja optimal OBH dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada kelompok rentan dan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengharuskan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memohon pendampingan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Peningkatan jumlah penerima bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi tercatat signifikan pada tahun 2023, dengan total 2.719 permohonan, meningkat sekitar 40% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 1.942 permohonan.

“Menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebaran OBH di wilayah Jawa Timur menjadi target utama dalam upaya merubah orientasi bantuan hukum menjadi lebih aktif dan responsif,” lanjut Lusie.

OBH diharapkan lebih proaktif dalam memahami kebutuhan penerima bantuan hukum (kelompok rentan dan masyarakat miskin) tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, atau pengadilan.

Orientasi bantuan hukum yang struktural juga ditekankan, di mana advokat yang tergabung dalam OBH harus berperan tidak hanya sebagai penasihat hukum tetapi juga sebagai mentor hukum. Hal ini penting mengingat keterbatasan pengetahuan dan kesadaran hukum dari kelompok rentan dan masyarakat miskin.

“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan bantuan hukum dapat terus ditingkatkan untuk mencapai keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Lusie. (Humas Kemenkumham Jatim)

WhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.51_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.50.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.52.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.52_2.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.52_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.51.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_14.44.51_2.jpeg

 


Cetak   E-mail