Gelar Rapat Pengharmonisasian Lima Produk Hukum


FOTO_UTAMA_24.jpg SURABAYA
- Kanwil Kemenkumham Jatim kembali menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap lima rancangan produk hukum daerah, Selasa (14/5). Rapat ini berlangsung di ruang Rapat Airlangga dan dibuka oleh Kepala Bidang Hukum, Haris Nasiroedin dengan didampingi oleh Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Fokus utama rapat ini mencakup lima rancangan peraturan, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
4. Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
5. Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Bagian Hukum Kabupaten Situbondo dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo hadir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo. Sementara itu, Bagian Hukum Kabupaten Magetan dan Bappeda Kabupaten Magetan menghadiri rapat untuk membahas empat rancangan peraturan yang berasal dari Kabupaten Magetan.

Selama rapat, berbagai tanggapan dan masukan disampaikan oleh JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

"Diskusi ini bertujuan untuk membahas titik-titik permasalahan krusial yang perlu diselaraskan dengan pemrakarsa rancangan peraturan," urai Haris.

Beberapa rekomendasi teknis redaksional serta referensi juga diusulkan untuk penyesuaian. Harapannya, rancangan peraturan daerah yang dihasilkan akan lebih akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi merupakan proses penyelarasan substansi rancangan produk hukum daerah dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi, putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses ini diharapkan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan peraturan. (Humas Kemenkumham Jatim)
WhatsApp_Image_2024-05-14_at_17.58.06_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_17.58.05.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_17.58.07.jpegWhatsApp_Image_2024-05-14_at_17.58.06.jpeg


Cetak   E-mail