PERKUAT SISTEM : Dari kiri Kasubag Humas Kanwil Kemenkumham Jatim Ishadi, Kasubag Pemantauan, Analisis dan Pelaporan I Biro Perencanaaan Kemenkumham RI Widi Sutrisno, dan Kasubag penyusunan program Kanwil Kemenkumham Jatim Meyrina Saeksi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan SPIP dan Pengisian Aplikasi E-Performance Tahun 2018 pagi ini (9/4).
SURABAYA – Langkah-langkah strategis terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim untuk mewujudkan target terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satunya dengan melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengisian Aplikasi E-Performance hari ini (9/4).
Pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Jatim itu dibuka langsung oleh Kadiv Administrasi (Kadivmin) Wisnu Nugroho Dewanto yang mewakili Kakanwil Susy Susilawati. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Imigrasi, Zakaria. Dalam sambutannya, Kadivmin menyampaikan pesan Kakanwil diantaranya agar setiap pegawai mulai memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerja.
Pria kelahiran Jakarta itu menekankan transformasi menuju dunia digital menjadi salah satu komitmen Kemenkumham RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan Implementasi E-Gov menjadi salah satu solusi bagi percepatan pencapaian kinerja. “Apalagi melihat heterogenitas dan strategisnya peran dan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka sudah selayaknya penerapan E-Gov menjadi suatu kewajiban dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ucap Kadivmin.
E-performance Kemenkumham menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama untuk menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance juga akan memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.
Kadivmin mengingatkan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern. Keterkaitan kelima unsur tersebut sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. “Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik,” terangnya.
Sementara itu, Analisis dan Pelaporan I Biro Perencanaaan Kemenkumham RI Widi Sutrisno SPIP menjadi hal wajib dan mendesak untuk diterapkan. Pasalnya, setiap instansi butuh sistem pengendalian internal. Sistem ini yang akan menjamin terciptanya kinerja yang baik dan terukur. “Setiap perusahaan yang akuntable pasti menerapkan sistem ini,” ujarnya.
Kegiatan yang dihadiri para pejabat administrasi di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Jatim itu rencananya akan berlangsung selama dua hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kinerjanya. (Humas Kanwil Jatim)
Foto Lainnya >>
