|
SURABAYA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham Ri Sri Puguh Budi Utami memberikan pengarahan kepada 52 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur siang ini (26/5). Ada tiga isu utama yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini. Pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Jatim tersebut, Ibu Utami didampingi Kadiv Pemasyarakatan Krismono. Bapak Krismono juga mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati yang berhalangan hadir. Mengawali sambutannya, Ibu Utami menjelaskan setidaknya ada tiga isu utama yang harus diperhatikan oleh Kepala UPT Pemasyarakatan saat ini. Ketiga isu tersebut adalah terkait narapidana teroris (napiter), peredaran narkoba dalam Lapas/ Rutan dan Overkapasitas. Pertama, Ibu Utami menyoroti masalah napiter yang punya karakter unik. Meski jumlahnya tergolong sedikit jika disbanding kasus-kasus lain, namun mereka memiliki daya rusak yang luar biasa. Beliau mencontohkan kejadian di Cabang Rutan Salemba di Mako Brimob. “Di sana yang pengamanannya ekstra saja, senjata laras panjang dimana-mana dan siap ditembakkan oleh polisi terlatih khusus, bisa jebol, bagaimana dengan kita?” Urainya. Memang, saat ini ada 435 napiter yang tersebar di 116 Lapas/ Rutan se-Indonesia. Jumlah itu belum termasuk 76 terduga teroris yang baru saja ditangkap oleh anggota Densus 88. Padahal, polisi khusus pemasyarakatan (polsuspas) tidak memiliki senjata api yang memadai. “Kita ini mulia, karena mempertaruhkan nyawa kita setiap hari,” tuturnya. Untuk itu, beliau meminta agar setiap Lapas/ Rutan terus waspada. Karena teroris ini menurutnya sangat misterius. Meski di Jatim tidak terlalu banyak napiternya. “Ini bukan masalah jumlah, karena meski hanya satu kalau daya rusaknya luar biasa, sudah cukup memantik perhatian internasional,” jelasnya. Ibu Utami juga meminta Kalapas/ Karutan melakukan profiling terhadap napiter yang ada. Agar mudah menentukan tindakan apa yang tepat kepada napiter tersebut. Masalah kedua yang menurutnya tidak kalah penting adalah terkait potensi peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan. Termasuk upaya pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas/ Rutan. Menurutnya, masalah ini sudah cukup pelik dan harus segera dicarikan solusinya. Karena saat ini ada sekitar 101.00 narapidana kasus narkotika di seluruh Indonesia. Dri jumlah tersebut, 36.000 diantaranya terbukti sebagai pengguna. Sisanya merupakan pengedar dan bandar. “Sangat banyak narapidana yang dihukum karena terbukti sebagai pengedar dan bandar narkoba, ini jadi masalah tersendiri di Lapas/ Rutan,” lanjutnya. Untuk itu, Beliau berpesan agar Kalapas/ Karutan harus siaga. Karena mereka kerap memanfaatkan kelengahan petugas untuk melakukan transaksi. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas pun tidak sadar jika alat komunikasi yang dimilikinya digunakan oleh bandar untuk bertransaksi. “Kita harus tegas kepada siapa saja yang terbukti terlibat peredaran gelap narkoba,” tegasnya. Ibu Utami meminta agar petugas jangan terlalu longgar dengan narapidana kasus narkoba. Disamping itu, koordinasi yang baik dengan polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga sangat diperlukan. Karena sebagai sesame aparat penegak hokum, sudah selayaknya saling menghargai. “Jangan membela siapapun yang terbukti mengedarkan, termasuk petugas sendiri,” jelasnya. Terakhir, Ibu Utami menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah berada di overkapasitas Lapas/ Rutan. Saat ini, dari kapasitas maksimal 124.000, Lapas/ Rutan di Indonesia diiso 243.000 narapidana dan tahanan. Kondisi ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Karena harus cerdik dalam membina. “Agar tidak timbul pemberontakan saja sudah sangat bagus, jadi ini tantangan terbesar kita,” ucapnya. (Humas Kemenkumham Jatim) |
