EVALUASI KINERJA: Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati memimpin jajarannya saat mengikuti rapat teleconference dengan Sekjen Kemenkumham RI pagi ini (5/6).
SURABAYA – Hari ini (5/6) dilaksanakan rapat teleconference dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI Bambang Rantam Sariwanto. Kanwil Kemenkumham Jatim juga turut ambil bagian dalam kegiatan yang diikuti seluruh Pimpinan wilayah di Indonesia itu.
Sesuai dengan arahan, seluruh pejabat struktural mengikuti rapat dari Aula Kanwil Kemenkumham Jatim. Kakanwil dan empat kepala divisi memimpin para kepala bidang dan sub bidang. Bapak Sekjen mengungkapkan, rapat ini merupakan rangkaian awal evaluasi kinerja nasional yang akan dilakukan pada 2-4 Juli mendatang di Jakarta. “Meski tidak bisa sesering tahun lalu, evaluasi ini harus dilakukan agar tetap mempertahankan kinerja kita,” ucapnya.
Menurutnya, pada tahun 2016 dan 2017 sudah banyak capaian kinerja yang baik. Sehingga, tahun ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan lagi. Walaupun, di 2018 banyak kegiatan yang mengganjal. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk tidak merealisasikan target kinerja secara maksimal. “Target kita tahun ini jelas, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran kita sebesar Rp 10,05 triliun,” terangnya.
Bapak Bambang berharap, dengan adanya evaluasi ini, penyerapan anggaran dan capaian kinerja bisa dilakukan merata sepanjang tahun. Tidak seperti 2016 dan 2017, banyak kinerja yang menumpuk di akhir tahun. ”Kita jangan mengulangi lagi pekerjaan yang menumpuk di triwulan 3 dan 4,” harapnya.
Selain itu, beliau mengingatkan agar tiap pegawai mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi yang sedang digalakan. Selama ini, beliau mengkritik bahwa Reformasi Birokrasi hanya dilakukan di tingkat pimpinan saja. “Internalisasi di tingkat bawah belum sama sekali. Untuk itu perlu segera diimplementasikan di tingkat bawah,” perintahnya.
Alasannya, tahun ini Kemenkumham harus kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Walaupun kita sudah beberapa kali mendapatkan predikat WTP, masih ada saja kesalahan yang berulang, untuk itu harus segera dibenahi,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati menganggap bahwa capaian pihaknya sudah cukup bagus. Semua aspek sudah memenuhi target, bahkan beberapa ada yang lebih. Seperti aplikasi SMART yang sudah mendapat indikator berwarna hijau, serapan anggaran juga mencapai 49 persen. Jauh lebih baik dari tahun lalu. “UPT sudah betul-betul melakukan kegiatan sesuai dengan SOP, ada perbaikan kinerja, ini sangat membanggakan,” terangnya.
Meski, di penggunaan sistem surat masuk dan surat keluar (SISUMAKER) harus terus digenjot mengingat Jatim masih di peringkat ketiga nasional. Beliau pun mengaku puas dengan hasil ini. Tinggal meningkatkan kualitas dari kinerja tersebut. Dan beliau berharap mudah-mudahan Jatim bisa menunjukkan kehebatannya. “Kami tidak mengejar nomor satu, tetapi harus memberikan yang terbaik. Setiap pekerjaan harus akuntable, bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kelak tidak ada temuan baik keuangan maupun kinerja yang tidak berkualitas,” tegasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
