DENGARKAN ASPIRASI : Anggota komisi III DPR RI saat meninjau pelayanan berbasis IT di Rutan Kelas I Surabaya siang ini (11/6).
SIDOARJO - Kedatangan tiga anggota Komisi III DPR RI di empat Lapas/Rutan hari ini (11/6) punya beberapa agenda penting. Agenda-agenda yang dimaksud bertujuan untuk memenuhi hak dari warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Hal pertama yang dibahas adalah terkait hak pilih yang dimiliki WBP dalam pemilihan umum (Pemilu). Bapak Adies Kadir menyoroti ketimpangan jumlah penghuni Lapas/ Rutan di Jatim yang terdaftar sebagai pemilih tetap di KPU. "Ini kenyangkut hak asasi setiap orang untuk bisa memilih pemimpinnya, kenapa hanya sedikit sekali yang terdaftar sebagai DPT," sesal Bapam Adies.
Memang, menurut Bapak Krismono, jumlah WBP yang menghuni 39 Lapas/ Rutan di Jatim mencapai 23.000. Namun, baru sekitar 11.000 saja yang terdaftar sebagai DPT. Atau tidak sampai 50 persen dari jumlah keseluruhan. Hal ini tak lepas dari aturan baru yang mewajibkan pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Padahal, tidak semua penghuni punya. "Ada yang mengaku KTP-nya hilang, belum sempat melakukan perekaman, hingga tidak punya identitas saa sekali," urainya.
Bapak Krismono mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya sudah berusaha melakukan pendataan sesuai arahan KPU. Namun, tidak semua data diterima. Misalnya yang terjadi di Rutan Kelas I Surabaya, dari 2.745 penghuni, hanya 24 orang saja yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai DPT. Sedangkan lainnya tidak bisa dimasukkan sebagai DPT karena berbagai alasan.
Selain itu, empat Kalapas dan Karutan yang disambangi rombongan tersebut juga mengeluhkan terkait anggaran bahan makanan (Bama) dan obat-obatan untuk WBP. Selama ini, mereka menganggap anggarannya sangat minim. Bahkan, tak jarang mereka harus menunggak karena anggaran sudah habis. "Kami perkirakan pada Agustus nanti, anggaran Bama milik kami sudah habis," ujar Karutan Kelas I Surabaya Bambang Haryanto.
Hal senada juga disampaikan Kalapas Kelas I Surabaya Pargiyono. Menurutnya, dengan total penghuni mencapai 2.500 orang, anggaran obat-obatan yang disetujui hanya sekitar Rp 70 juta. "Banyak WBP yang mengeluh ke saya 'Pak, kita sudah periksa, tapi tidak pernah dikasih obat.' Lalu saya cek obatnya, tidak ada. Ternyata anggarannya memang sudah habis," terangnya.
Sementara hal yang tak kalah penting juga adalah keberadaan alat pendeteksi handphone. Menurut Kalapas Sidoarjo, Jumadi, keberadaan alat tersebut akan membantu pihaknya untuk memberantas peredaran handphone di dalam sel. "Kerja kami akan lebih efisien, karena keberadaan handphone akan lebih mudah dideteksi," jelasnya.
Mendengar paparan tersebut, Anggota DPR RI lain yang ikut dalam rombongan, Bapak Dossy Iskandar mengungkapkan akan segera menindaklanjuti dan memperjuangkannya. Seperti anggaran untuk bahan makanan, rencananya akan dinaikkan Rp 3.000 pada 2019 nanti. Termasuknmaslaah obat-obatan yang akan dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Kesehatan. "Untuk kebutuhan ambulan, nanti kita akan minta perusahaan negara untuk bantu lewat program CSR," terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
