SINERGI : Peserta Rakor Pegawai BHP saat mengikuti rapat di Bromo (8/7).
PROBOLINGGO – Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya langsung tancap gas dengan nahkoda baru. Minggu malam (8/7) Unit Pelaksana Tugas jajaran Kanwil Kemenkunham Jatim itu langsung mengadakan Rapat Koordinasi Pegawai.
Rapat yang diadakan di Nadia Hotel & Resort Bromo itu dalam rangka mendukung terbentuknya Jabatan Fungsional Kurator Negara dan Harta Peninggalan pada Balai Harta Peninggalan. Sejumlah petinggi dari Kemenkumham Ri hadir, diantaranya Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata Ditjen AHU) dan Dede Wahyuningsih (Kabag Kelembagaan Biro Perencanaan Kemenkumham RI). Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM M Yunus Affan mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati yang berhalangan hadir.
Meski tidak hadir, Kakanwil punya pesan-pesan yang dibacakan oleh Bapak Yunus. Dalam sambutannya Bapak Yunus menjelaskan bahwa perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia. “Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya,” ucapnya.
Hal ini yang membuat seorang kurator diharapkan dapat menyelasaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu jabatan kurator ini perlu dibentuk menjadi Jabatan Fungsional. Mengingat beban kerja yang diemban begitu penting untuk menyelasaikan suatu permasalahan kepailitan
Bapak Yunus juga berharap Rapat Kordinasi kali ini dapat melahirkan sebuah kesepakatan dalam perumusan bentuk Jabatan Fungsional Kurator. Ke depan hasil Rakor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata baik bagi Kementerian Hukum dan HAM maupun kepada Republik Indonesia. (Humas Kemenkumham Jatim)
