| SURABAYA – Isu pemberian fasilitas mewah di Lapas/ Rutan membuat Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati angkat bicara. Kakanwil meminta seluruh Satgas Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Meningkatkan kinerjanya.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil saat memimpin rapat dengan pimpinan tinggi (pimti) pratama pagi ini (24/7). Rapat yang digelar di Ruang Teleconference Kanwil Kemenkumham Jatim itu dihadiri Kadiv Administrasi Wisnu Nugroho Dewanto, Kadiv Pemasyarakatan Krismono, Kadiv Keimigrasian Zakaria dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM M Yunus Affan. Di awal Rapat, Kakanwil langsung menyoroti terkait penerapan prosedur operasional standar atau biasa disebut SOP oleh para pejabat. Terutama yang berhubungan dengan Kamtib. Beliau meminta para pimti pratama memonitoring kinerja Satgas Kamtib. Baik di tingkat Wilayah, Korwil hingga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Fungsi pengawasan harus dilakukan berjenjang. Saat ini, di lingkungan Pemasyarakatan Jatim, ada 37 Satgas Kamtib yang tersebar mulai dari wilayah, korwil hingga UPT. “Sehingga ada fungsi evaluatif di tiap tingkatan, kerjanya jadi lebih efisien,” ujar Kakanwil. Sedangkan Bapak Krismono menekankan fungsi dari kepala UPT yang harus lebih maksimal. Menurutnya, sebagai Kepala Lapas/ Rutan harus sering turun ke Lapangan. Memantau langsung kondisi blok. Sehingga tau langsung apa yang dilakukan bawahan maupun WBP, “Porsinya harus 75% di Lapangan dan sisanya baru mengurusi hal-hal administratif,” ulasnya. Menanggapi hal tersebut, Kakanwil meminta agar dimasukkan dalam SOP. Sehingga, Kepala UPT bisa memperhatikan para WBP-nya. Minimal, Kepala UPT harus masuk ke blok-blok tiga kali dalam seminggu. “Agar Warga Binaan juga merasa bahwa mereka diperhatikan,” tegasnya. (Humas Kemenkumham Jatim) |