SIAP SUKSES : Dirjen PP dan Kabag Umum berfoto bersama para Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jatim (3/8).
SURABAYA - Rangkaian kunjungan kerja Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Prof Widodo Ekatjahjana berakhir kemarin sore (3/8). Dalam kesempatan tersebut, Prof Widodo menegaskan akan menjadikan Kanwil Kemenkumham Jatim sebagai proyek percontohan Nasional di bidang Perancangan Perda. Hal ini direspon positif oleh Kabag Umum Dewi Atmi Listyorini dan para JFT Perancang Prundang-undangan.
Hal itu diungkapkan ibu Dewi saat acara penutupan di Ruang Rapat Teleconference Kanwil Kemenkumham Jatim. Ibu Dewi mewakili para pejabat tinggi pratama yang sedang mengikuti Rakor pembentukan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Jakarta. Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Jatim sudah siap untuk mendukung proyek percontohan yang digagas Dirjen PP. Karena hal tersebut merupakan perintah Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2018 bahwa perancang wajib melakukan harmonisasi segalam macam jenis rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. "Jatim sudah siap secara SDM maupun akses ke pemerintahan daerah," ujarnya.
Menurut ibu Dewi saat ini jumlah SDM Perancang masih belum ideal. Dari 22 Tenaga Perancang yang ada, harus mengawal 39 Pemerintahan Kab/ Kota/ Provinsi yang ada. Namun, kekuatan yang ada akan dimaksimalkan. Salah satu startegi yang sudah dibuat adalah pembaguan wilayah kerja yang sudah berjalan dan mendapat restu Kakanwil. "Secara kuantitas mungkin minim, tapi dengan strategi dan kualitas yang kami miliki saya yakin terhadap kemampuan perancang kami," yakinnya.
Namun, beliau mengingatkan jika Perancang tidak boleh Jumawa. Malah mereka harus lebih terpacu dan tertantang. Sehingga bisa terus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. "Teruslah rendah hati, jangan sombong, jaga nama baik Kanwil Kemenkumham Jatim," pesannya kepada para Perancang.
Sementara itu, Prof Widodo juga berpesan agar para Perancang segera mwningkatkan kemampuannya. Terutama belajar menjadi pemimpin rapat harmonisasi yang melibatkan banyak lembaga dan sarat kepentingan. Kemampuan sebagai moderator untuk mengatur lalu lintas pembicaraan pun sangat dibutuhkan. "Kami memilih Jatim karena dianggap mampu," jelasnya. "Saya mohon bantuan untuk melaporkan kepada Kakanwil supaya disiapkan ruangan khusus untuk rapat-rapat Perancang," tandasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)