SURABAYA – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Anas Saeful Anwar memberikan masukan dalam kajian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kajian itu nantinya akan menghasilkan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkotika.
Masukan yang diberikan Kadivpas adalah tentang kondisi Lapas/ Rutan di Jatim. Terutama terkait penanganan WBP kasus narkotika. Bapak Anas menemui Kabag Strategi Biro Perencanaan BNN Aris Sujarwati, peneliti sekaligus dosen pada Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Srikartini dan Kepala BNN Kota Surabaya AKBP Suparti di ruangannya sore ini (29/8).
Banyak hal yang dibicarakan. Mulai dari fenomena dan tren WBP kasus narkotika yang menghuni Lapas/ Rutan di Jatim khususnya Surabaya. Hingga masalah overkapasitas. Termasuk bagaimana pihak Lapas/ Rutan menangani perkara tersebut. “Akar dari seluruh masalah ada pada overkapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lapas/ Rutan,” terang Kadivpas.
Beliau juga menjelaskan bagaimana pembinaan yang dilakukan di Lapas/ Rutan menjadi tidak maksimal karena masalah overkapasitas. Apalagi bagi para pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi secara medis dan sosial. “Selama ini kami tidak punya tenaga ahli dalam rehabilitasi, jadi kami memaksimalkan pegawai yang ada untuk memberikan pembinaan kerohanian atau keterampilan,” urai Bapak Anas.
Pihak BNN yang diwakili Ibu Aris mengaku sangat terbantu dengan apa yang disampaika Kadivpas. Menurutnya, data yang didapatkan sangat penting bagi suksesnya penelitian tersebut. Menurutnya ini adalah bentuk sinergitas positif yang dilakukan pihak BNN-Kanwil Kemenkumham Jatim. “Surabaya dipilih karena ada komitmen yang besar antara kepala daerah dengan masyarakat untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika,” bebernya. (Humas Kemenkumham Jatim)