PASURUAN - Rangkaian audit kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) di Kanwil Kemenkumham Jatim berlanjut. Hari ini (30/8) tim auditor BPK didampingi tim Ditjen KI dan Kanwil Kemenkumham Jatim melakukan audit ke Dinas Pertanian Pasuruan.
Audit lapangan itu berhubungan dengan rencana Dinas Pertanian Pasuruan mendaftarkan produk kopi khas pasuruan dalam Produk Indikasi Geografis. Tim auditor dari BPK dipimpin oleh Setyo Erri Tri Kurniawan. Beliau didampingi Kasubdit Permohonan & Publikasi dari Ditjen KI Bambang Sagitanto dan Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI Alfiani Arumdari. Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Pertanian Pasuruan yang diwakilan oleh Kabid Produksi Tanaman Perkebunan, Hari Santoso. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruangan Pertemuan Dinas Pertanian Pasuruan itu berlangsung gayeng.
Dalam pertemuan tersebut, tim auditor BPK mengajak para peserta untuk berdiskusi terkait proses pendaftaran produk indikasi geografis yang di ajukan oleh Kabupaten Pasuruan yaitu Kopi. Tim audit banyak menggali terkait permasalahan-permasalahan apa yang timbul selama proses pendaftaran ke Ditjen KI. Namun secara umum, hasil pelayanan hukum yang diberikan kepada Dinas Pertanian Pasuruan sangat memuasakan. Baik Kanwil Kemenkumham Jatim sebagai satker di wilayah maupun Ditjen KI telah memberikan layanan yang baik.
Dari pihak Ditjen KI sendiri menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir Kabupaten Pasuruan mendapat pendampingan oleh Ditjen KI. Agar produk kopi yang didaftarkan bisa benar-benar diakui. Lebih jauh, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi di daerah tersebut. "Kualitas, cita rasa, dan ciri khas kopi tersebut harus tetap di dipertahankan agar dapat di didaftarkan," ujar Bapak Bambang.
Kegiatan berjalan lancar. Tim audit mengaku telah mendapatkan data yang cukup untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses audit kinerja.(Humas Kemenkumham Jatim)
