SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim terus berusaha menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satunya di bidang pemasyarakatan, khususnya pemberian remisi yang sudah menganut sistem online. Hari ini (19/9) Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar konsultasi teknis (konstek) kepada seluruh operator di UPT Pemasyarakatan jajaran.
Konstek itu diselenggarakan di Aula Kanwil. Masing-masing UPT Pemasyarakatan jajaran baik Lapas/ Rutan dan Cabang Rutan mengirimkan 2 wakilnya di bidang pelayanan tahanan/ narapidana. Kegiatan tersebut dibuka Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Anas Saeful Anwar yang mewakili Kakanwil. Beliau didampingi Kabid Bimbinpaspa dan Infokom Saifur Rachman dan narasumber dari Ditjen Pemasyarakatan Bapak Andi Heri.
Dalam sambutannya, Kadivpas meminta para operator bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Agar semua materi yang diberikan narasumber bisa diserap dengan baik. Karena menurutnya, ke depan Kemenkumham membutuhkan petugas/ pegawai yang profesional dan berintegritas. "Karena selama ini pemberian remisi ini jadi sorotan karena dianggap kurang profesional," ujarnya.
Beliau meminta para petugas bisa pro aktif dalam menjalankan tugas. Karena untuk mengantisipasi menjmpuknya kerja dan bersampak buruk terhadap kinerja secara menyeluruh. Dengan semakin pro aktif, kinerja pegawai menjadi lebih terukur. Sesuai dengan salah satu tata nilai Kemenkumham RI yaitu Akuntable. "Jangan menunggu perintah, kalau memang ada WBP yang waktunya diusulkan untuk mendapatkan haknya, ya usulkan saja dulu," terangnya.
Karena dengan begitu, salah satu masalah laten Pemasyarakatan yaitu overkapasitas bisa dikurangi dampak buruknya. Dengan pemberian hak yang tepat waktu, WBP menjadi tenang dan tidak berpikir membuat onar. Dan bisa bebas tepat waktu atau bahkan lebih cepat karena mendapatkan remisi sesuai prosedur. "Dengan sistem online ini, seharusnya kerja kita semakin mudah, namun harus ditunjang dengan profesionalisme dan integritas pegawai," tegasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
