SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim mendukung upaya peningkatan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Termasuk dalam pengadaan barang/ jasa.
Hal ini diungkapkan Kadiv Yankumham M Yunus Affan saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Operasionalisasi SPSE 4.3 pagi ini (16/10). Bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kegiatan diikuti oleh anggota pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.
Pada acara yang berlangsung di Aula Kanwil itu, Yunus ditemani Kabid Pelayanan Hukum Mustiqo Vitra A, Kasubag Kepegawaian dan TU Priambodo Adi Wibowo. Narasumber yang hadir yaitu Setya Teguh Rianta dan Husen S dari Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim.
Dalam sambutannya, Yunus mengapresiasi upgrading terhadap aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 pada 4 September 2018 lalu. Langkah ini tetntu akan meningkatkan kinerja unit pengadaan barang dan jasa. “Banyak pembaharuan di aplikasi SPSE. Mulai dari sisi teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengaturnya,” katanya.
Beberapa hal yang banyak berubah adalah istilah umum seperti ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan, K/L/D/I menjadi K/L/PD, dan beberapa istilah lain.
Pengaturan terkait tugas-tugas pelaku pengadaan barang dan jasa juga mengalami perubahan. Diantaranya tugas penerima hasil pekerjaan, persyaratan penyedia, penyebutan merk, kewajiban penggunaan produk dalam negeri, harga perkiraan sendiri serta jaminan penawaran dan sanggah banding. “Di FGD ini nanti akan kita bahas bagaimana detailnya,” terangnya.
Untuk itu, Yunus meminta seluruh peserta mengikuti dengan baik setiap materi yang disampaikan narasumber. “Semoga dengan adanya kegiatan ini saudara-saudara menjadi semakin handal dan memahami dengan baik aplikasi versi terbaru ini, sehingga percepatan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
