SURABAYA – Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di Jatim masih belum ideal. Saat ini, hanya ada 15 Penyluh Hukum dengan wilayah kerja untuk 38 Kabupaten/ Kota di Jatim. Namun, para Penyuluh Hukum yang ada akan terus dioptimalkan perannya.
Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati saat memimpin apel Pengukuhan Barisan Pelajar Sadar Hukum di SMAN 2 Surabaya pagi ini (18/10). Menurutnya, masyarakat di Jatim masih belum sepenuhnya melek hukum. Apalagi untuk masyarakat yang tinggal di daerah dan pulau-pulau. “Kesadaran hukum masyarakat di Jatim masih perlu terus ditingkatkan,” tuturnya.
Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan peran Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Kenwil Kemenkumham Jatim saat ini punya 15 orang penyuluh hukum. Jumlah itu masih jauh dari kata ideal. Mengingat luas wilayah dan jumlah masyarakat Jatim. “Pemahaman tentang hukum ini tidak bisa instan, ada banyak materi yang harus disampaikan dan harus berkelanjutan,” ungkapnya.
Susy mencontohkan pengukuhan Barisan Pelajar Sadar Hukum hari ini. Menurutnya, kegiatan tersebut bukanlah seremonial belaka. Sebelumnya, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim telah lebih dulu masuk ke kelas-kelas untuk memberikan materi seputar hukum. Seperti Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU ITE, Cyberbullying hingga materi UU Lalu Lintas. Materi disampaikan setiap Minggu sejak awal tahun ini. “Pengukuhan ini dilakukan setelah kami melakukan penilaian dari banyaknya sekolah di Jatim yang rutin kami berikan penyuluhan selama ini,” lanjut Susy.
Selain akan terus menambah jumlah Tenaga Penyuluh, Kanwil Kemenkumham Jatim akan mengoptimalkan yang ada. Selain ke sekolah, Penyuluh Hukum juga punya tugas untuk membentuk Desa Sadar Hukum. “Sehingga, seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat,” pungkasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya >>
