SIDOARJO - Persiapan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan UPT jajaran. Untuk memastikan hal tersebut berjalan baik, hari ini (6/11) Tim Gabungan Komisi II dan III DPR RI melakukan kunjungan kerja masa reses di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim. Masalah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara (DPT-DPS) jadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut dilangsungkan di Aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Rombongan DPR RI yang dipimpin Adies Kadir (Komisi III) ditemani Arteria Dahlan, Wihadi Wiyanto dan Didik Mukrianto. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali juga turut serta. Rombongan tersebut disambut oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati dan para Kadiv serta Kepala UPT jajaran terkait.
Kegiatan diawali dengan paparan yang disampaikan Kakanwil. Susy menjabarkan kondisi Lapas/ Rutan di Jatim secara umum dan Rekapitulasi Data DPT-DPS Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). "DPT maupun DPS yang ada sangat rendah jika dibandingkan dengan Jumlah WBP yang ada," ujarnya.
Dari jumlah WBP per 1 November yang mencapai 26.552 orang, saat ini yang masuk DPT-DPS 'hanya' 4.367 orang atau 16,44 persen saja. Sisanya sekitar 22.185 orang belum terdata. Setidaknya ada 5 kendala pokok yang dihadapi. Mulai dari WBP yang tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik, datanya belum terekam di Dispendukcapil, WBP tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih berdasarkan UU 7 Tahun 2017, pemindahan WBP secara berkala hingga terdapat WBP yang berasal dari luar daerah. "Namun kami sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk menambah jumlah DPT-DPS yang ada," jelasnya.
Upaya yang dimaksud Susy diantaranya adalah mengeluarkan surat edaran, melakukan percepatan pendataan dan penetapan DPT-DPS, hingga berkoordinasi dengan stakeholder terkait. "Kami memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya kepada Dispendukcapil, KPU dan Bawaslu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemilu," ujarnya.
Sementara itu, Adies Kadir mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini memang untuk memperjuangkan nasib warga negara yang terancam tidak bisa menyalurkan suaranya dalam pemilu tahun depan. Pihaknya ingin mengetahui betul jumlah pemilih yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2019. Khususnya di Lapas/ Rutan di Jatim. Informasi terakhir yang diterima para wakil rakyat tersebut, tidak semua WBP memiliki hak pilih. Oleh karena itu, apa kendala yang ada akan dicarikan solusinya dalam forum ini. "Untuk itu kami undang juga Ketua Komisi II, Kemendagri, KPU dan Bawaslu," terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
