SIDOARJO - Kanwil Kemenkumham Jatim terus memacu jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Kakanwil Kemenkumham Jatim menargetkan tahun depan, seluruh WBP bisa menyalurkan hak suaranya di pemilihan umum (nyoblos).
Hal itu disampaikan Kakanwil saat menerima Kunjungan Kerja Komisi II dan III DPR RI hari ini (6/11). Menurutnya, pihaknya saat ini terus berupaya melakukan pendataan dan penetapan WBP sebagai DPT di Pemilu 2019. Susy mengungkapkan bahwa peristiwa tahun ini, dimana ada sekitar 17.000 WBP yang tidak bisa menyalurkan suaranya dalam Pemilukada serentak. "Tahun depan kami bertekad agar seluruh WBP bisa menyalurkan hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, rapat hari ini sangat menggembirakan. karena ada stakeholder terkait seperti KPUD, Bawaslu dan Dispendukcapil. Karena mereka bisa tahu langsung kondisi di Lapangan. apalagi sudah ada MoU antara Kemenkumham dan KPU untuk memberikan kemudahan kepada WBP. "Ini angin segar bagi kami, dan berita gembira bagi WBP," jelasnya.
Ucapan Susy itu didukung Ketua Komisi II Zainudin Amali yang datang secara khusus untuk melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya sebagai warga negara. Beliau meminta Dispenduk dan KPU melakukan perekaman KTP Elektronik dan DPT. "Termasuk mereka yang berpotensi berusia 17 tahun pada masa pemilihan nanti," tegasnya.
Bahkan, Bapak Zainudin mengaku tak akan main-main. Beliau akan menjalin komunikasi langsung dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. "Ini akan jadi atensi kami, saya harap tidak ada yang main-main dan meremehkan potensi hilangnya puluhan ribu suara ini," tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
