SURABAYA - Pencanangan Desa Sadar Hukum (DSH) Wilayah Jatim semakin dekat. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Jatim dan Pemkot Malang itu rencananya digelar pada Rabu (21/11). Mengingat pentingnya acara tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar rapat koordinasi final dengan stakeholder tekait sore ini (15/11).
Pada rapat yang digelar di Aula Kanwil itu dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Dia didampingi Kadiv Pemasyarakatan Anas Saeful Anwar, Kadiv Administrasi Wisnu Nugroho Dewanto dan Kabid Pelayanan Hukum Mustiqo Vitra. Turut hadir dalam rapat sore ini Bagian Hukum Pemkot Malang, Bagian Pemerintahan Pemkot Malang, Kepala UPT di jajaran Korwil Malang dan para undangan.
Susy menegaskan bahwa Acara ini harus terselenggara dengan baik dan lancar serta berkesan. Untuk itu Susy mengingatkan setiap pihak yang terlibat agar bekerja dengan optimal. "Hal sekecil apapun harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita harus menimimalisir kekurangan," ujarnya.
Pemkot Malang yang diwakili Kabag Hukum Bambang sependapat dengan Susy. Menurutnya, jajarannya siap all out untuk lancarnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mengingat kegiatan ini akan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna h Laoly. "Ini adalah sebuah kehormatan bagi Pemkot Malang selaku tuan rumah, dimana rencananya Gubernur Jatim Soekarwo turut hadir dalam pencanangan dan penganugerahan Desa Sadar Hukum Tahun 2018," tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
