MALANG – Momen penganugerahan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH) Jatim 2018 hari ini (21/11) dimanfaatkan betul untuk memperkuat posisi Hukum di masyarakat. Ditandai dengan disepakatinya dua kesepakatan anatar Kemenkumham dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dua Perguruan Tinggi di Kota Malang.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkumham dengan BPIP berkaitan dengan Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Tujuannya untuk Mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Berkualitas.
Sementara itu, MoU dengan dua perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Malang (UNISMA) berkaitan dengan pengembangan pendidikan. Menkumham Yasonna H.Laoly berkunjung langsung ke Kampus Unisma. Dan diterima Rektor Unisma Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
Dalam sambutannya, Maskuri menyampaikan bahwa kehadiran Presiden dalam beberapa waktu lalu mampu menggerakkan Menteri-menteri untuk datang ke Unisma. Salah satunya adalah Menkumham. "Program-progam yg dicanangan Menkumham akan kami dukung. Salah satunya Menuju Masyarakat Sadar Hukum," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menkumham sangat berterimakasih kepada Unisma yang sudah mau bekerja sama. Menurutnya, Kemenkumham memang membutuhkan ilmu-ilmu baru dari Mahasiswa. Pihaknya berharap Unisma mampu melahirkan alumni-alumni yang membawa perubahan yang lebih baik untuk negara.
Nantinya, akan ada simbiosis mutualisme antara Kemenkumham dengan pihak perguruan tinggi. Khususnya untuk memberikan akses kepada mahasiswa belajar secara langsung di 11 Unit Eselon I yang dimiliki Kemenkumham. “Semoga nantinya akan tercipta kerjasama yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak,” Harap Bapak Yasonna. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya >>
