JAKARTA – Kemenkumham menutup tahun 2018 dengan catatan manis. Hari ini (10/12) sebanyak 10 Unit Kerja di lingkungan Kemenkumham mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. Kepastian itu disampaikan MenPAN-RB Syafruddin dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Intergritas (ZI) Menuju WBK/ WBBM 2018.
Dalam sambutannya, Syafruddin mengungkapkan bahwa tahun ini ada 910 Unit Kerja Instansi Pemerintah yang diusulkan untuk dievaluasi oleh tim penilai nasional pembangunan ZI. Angka itu meningkat 88,4% dari tahun 2017. Tahun lalu, ‘hanya’ ada 483 Unit Kerja yang diusulkan. “Dari jumlah itu, tim evaluator menetapkan 200 Unit Kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan 5 Unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujarnya.
Menariknya, dari jumlah itu, ada 99 Unit Kerja di bidang penegakan hukum yang mendapatkan predikat WBK. Diantaranya adalah di Polri (59 Unit Kerja), Kejagung (13), Kemenkumham (10) dan Mahkamah Agung (7). Menurutnya, capaian ini merupakan role model tebaik di tahun 2018. “Apabila pilar hukum makin kokoh dan profesional, maka pilar lain juga semakin kokoh menopang pembangunan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Syafruddin melanjutkan, bahwa capaian ini adalah buah dari adanya keinginan yang kuat. Untuk lebih bersih dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Efek jangka panjangnya adalah menjadi contoh bagi unit kerja lainnya. Yaitu untuk membangun tata kelola pelayanan publik yang sama. “Capaian ini bukan dari akhir dari prestasi. Namun awal baru untuk mempertahankan, meneruskan dan mengadaptasikan hal-hal baru untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh Unit Kerja yang mendapatkan penghargaan. Bahwa prestasi ini tidak berlaku selamanya. Apabila dalam perjalanan terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka penghargaan WBK/ WBBM bisa dicabut. “Kami akan lakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus,” pungkasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
