JAKARTA - Rapat Koordinasi Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian berlangsung kemarin (12/12). Seluruh Kepala UPT Keimigrasian di Jatim hadir dalam acara tersebut. Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati dan Kadiv Keimigrasian Zakaria turut mendampingi.
Rakor tersebut dihadiri Menkumham Yasonna H Laoly, Sekjen Bambang Rantam Sariwanto dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Seluruh Kepala Divisi dan UPT Keimigrasian di Indonesia hadir. Sedangkan 4 Kakanwil mendapatkan undangan khusus untuk mendapatkan penghargaan karena pretasinya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain Susy, ada Kakanwil Jabar, Sumut dan Bali.
Dalam kegiatan tersebut, Susy nampak serius mendengarkan arahan dari Menkumham, Sekjen maupun Dirjen Imigrasi. Memang, dalam acara tersebut, pimpinan banyak menyinggung bagaimana arah kerja Ditjen Imigrasi pada 2019 nanti.
Seperti pembekalan yang disampaikan Sekjen. Dalam sambutannya, Bambang mengungkan perlunya persamaan persepsi di tingkat wilayah dan UPT. Terutama terkait persoalan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Koordinasi harus dilakukan dengan baik. "Sehingga kebijakan keimigrasian dari pusat sampai dengan UPT dapat diimplementasikan dengan baik," ujarnya.
Selanjutnya, Bambang mengungkapkan bahwa proses pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian harus berorientasi pada semangat Reformasi Birokrasi (RB). Mengingat, saat ini sudah memasuki industri 4.0 dan target Indonesia Emas 2045 harus dilakukan bertahap dan dimulai saat ini. "Komitmen terhadap orientasi sangat penting. Karena dalam keranhka RB, orientasi sangatlah penting," ujarnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya >>
