SURABAYA - Pentingnya pelaporan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja menjadi pembahasan yang diangkat dalam Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI pada Kamis pagi (13/12). Hadir dalam kegiatan tersebut pegawai dari UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Jatim.
Kegiatan yang dilaksanakan di aula kanwil itu dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Wisnu Nugroho Dewanto dan Kasubag Pemantauan dan Analisis Pelaporan Wilayah IV Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Achmad Brahmantyo selaku pemateri.
Dalam sambutannya Wisnu menerangkan bahwa melalui kegiatan Pendampingan yang didalamnya terkait materi anggaran dan laporan kegiatan diharapkan dapat menghasilkan rumusan pelaporan yang akuntabel. “Sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pimpinan kedepan,” jelasnya.
Titik poinnya adalah terwujudnya sinergitas antara program kegiatan tingkat pusat, wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat diwujudkan dengan baik.
Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa bahwa seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan dengan harapan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel dan terukur. (Humas Kemenkumham Jatim)
