JAKARTA - Pelayanan Pewarganegaraan menjadi salah satu tugas dan fungsi Kemenkumham khususnya Ditjen Adaministrasi Hukum Umum (AHU). Namun, karena semakin kompleksnya persoalan, masalah pewarganegaraan harus melibatkan beberapa stakeholder, terutama Keimigrasian. Untuk itu, lewat rapat koordinasi terbatas, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar meminta peran Ditjen Imigrasi ditingkatkan.
Hal itu diungkapkan Cahyo saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian kemarin (12/12). Beberapa stakeholder terkait diundang. Seperti Direktur Ijin Tinggal Keimigrasian Yudanus Dekiwanto dan Direktur Tata Negara AHU Kartiko Nurintias. Begitu juga Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati yang diwakili Kadiv Keimigrasian Zakaria dan Kadiv Pelayanan Hukum M. Yunus Affan.
Dalam sambutannya, Cahyo mengungkapkan bahwa permohonan pewarganegaraan sebenarnya berjalan stagnan. Jumlahnya gidak berbeda jauh dari tahun ke tahun. Namun, situasi politik, ekonomi dan keamanan global yang tidak terlalu kondusif mengharuskan negara harus semakin selektif. "Kita harus berhati-hati, latar belakang yang bersangkutan harus benar-benar diperiksa dan dipastikan bersih," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut untuk meminimalisir permasalahan di kemudian hari. Jangan sampai negara asalnya melayangkan protes karena menganggap Indonesia memberikan perlindungan kepada misalnya pelaku kriminal. "Hal pertama yang harus dilakukan adalah, pihak Imigrasi harus benar-benar memastikan saat mereka pertama kali masuk ke wilayah Indonesia," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Zakaria menganggap bahwa pihaknya selalu berupaya untuk memastikan setiap orang asing yang berada di wilayah Jatim benar-benar sesuai prosedur. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Tim PORA. Dimana, Jatim memiliki Tim PORA terbanyak se-Indonesia dengan 696 Tim. "Koordinasi dan kolaborasi terus kami lakukan dengan pemda, polri, TNI maupun stakeholder lain yang tergabung dalam Tim PORA," ucapnya.(Humas Kemenkumham Jatim)
