SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu usahanya adalah dengan mengikuti entry meeting antara Kemenkumham dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui sambungan teleconference, para pimti pratama Kanwil Kemenkumham Jatim dan para pengelola keuangan di UPT mengikuti pertemuan tersebut pagi ini (14/2).Entry meeting itu dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna. Selain itu, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dan para pimpinan tinggi lain juga hadir. Sementara dari Surabaya, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati mengajak para kadiv, kepala UPT korwil Surabaya, para pejabat struktural serta para pengelola keuangan untuk mengikuti rapat.
Dalam sambutannya Menkumham menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, kinerja anggaran Kemenkumham selama dua tahun berturut-turut memperoleh prediakat sebagai Pengelola Anggaran Terbaik I kategori pagu besar yaitu dengan anggaran diatas Rp 10 triliun. “Sejak tahun 2010 hingga 2017 juga laporan keuangan Kemenkumham telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni,” terangnya. Yasonna juga berpesan agar senantiasa melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. “Sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, bahwa uang yang kita kelola ini adalah uang rakyat, sehingga sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga diminta membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung yang jelas, akurat, dan akuntabel. “Semua ASN bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, negara, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Sementara Agung mengapresiasi prestasi Kemenkumham khususnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu laporan keuangan yang mendapat predikat WTP. “Perolehan WTP patut diberikan apresiasi karena merupkan wujud komitmen kerja keras menkumham beserta jajaran,” jelasnya.
Meski begitu masih terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan perbaikan. Karenanya BPK memberikan beberapa rekomendasi diantaranya adalah agar Ditjen KI melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi atau publik campaign pada masy secara online melalu multichannel. Hal ini Dalam rangka mendorong tumbuhnya temuan dan penemu, dan Kemenkumham punya kontribusi besar untuk mendorong hal tersebut. Kemenkumham juga diminta untuk menginstruksikan seluruh unit kerjanya untuk bekerja dalam satu sistem informasi yang handal aplikatif dan user friendly sehingga mempermudah proses pelayaanan.
Selain itu Agung juga meminta agar terdapat komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya dalam menyampaikan dokumen yang dibuthkan sehingga laporan keuangan dapat berjalan lancar. “Kami berharap dengan adanya laporan ini Menkumham dapat menindak lanjuti seluruh rekomendasi sehingga meningkatkan kinerja Kemenkumham ke depannya,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)