SURABAYA - Sebagai hilir dari proses hukum, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati mendapatkan kesempatan pertama untuk menjelaskan kondisi lembaga pemasyarakatan. Susy menjelaskan fenomena overcrowded di Lapas/ Rutan.
Pada rapat kerja reses (RKR) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa itu memang bertujuan untuk melihat sejauh mana penegakan hukum di Jatim. Isu pertama yang diangkat Desmond adalah terkait pemberantasan narkoba. Tiap Aparat Penegak Hukum (APH) mendapat waktu 5 menit untuk presentasi.
Desmond meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Susy selaku penanggungjawab utama Lapas/ Rutan di Jatim. Dalam paparannya, Susy menjelaskan kondisi Lapas/ Rutan di Jatim. "Mayoritas Lapas/ Rutan di Jatim mengalami overcrowded," ujarnya.
Susy bukan tanpa dasar. Berdasarkan data di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah penghuni per 13 Februari 2019 adalah 27.320 WBP. Padahal, idealnya, seluruh Lapas/ Rutan di Jatim 'hanya' memiliki daya tampung 12.498 orang. Sehingga, rata-rata overcrowded mencapai 121%. "Namun di beberapa UPT tingkat overcrowded-nya lebih dari 200%. Seperti di Rutan Surabaya yang mencapai 445%, Lapas Malang 219% dan Lapas Banyuwangi 310%," terangnya.
Kakanwil juga menjelaskan data jumlah penghuni kasus narkotika yang mendominasi Lapas/ Rutan. Mirisnya, WBP kasus narkotika yang mencapai 14.037 orang, didominasi oleh bandar dan pengedar yaitu 7.493 orang. Kondisi ini, menurut Susy menyulitkan pihaknya untuk melakukan pembinaan WBP yang menjadi salah satu fungsi Lapas/ Rutan.
Desmond pun tertarik untuk mengetahui berapa jumlah masing-masing WBP berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Diskusi pun terjadi dengan baik. Karena setiap permintaan data dan pertanyaan bisa dijawab dan disajikan Susy dengan baik dan tuntas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari APH lain. Mulai dari Pengadilan Tinggi, Kejati, BNNP, PT Agama dan diakhiri dengan pemaparan dari Kapolda Jatim. (Humas Kemenkumham Jatim)
