SURABAYA - Hak Pilih bagi WBP menjadi perhatian anggota DPR RI. Hari ini (19/2), tiga anggota DPR RI bertandang ke Rutan Kelas I Surabaya untuk membahas hal tersebut.Ketiga wakil rakyat itu adalah Adies Kadir dan Arteria Dahlan (Komisi III) serta Zainudin Amali (Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali). Ketiganya disambut langsung Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Dia diampingi Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono dan Plh Karutan Kelas I Surabaya Bambang Irawan. Selain itu, ada juga pihak eksternal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo Miftahul Rohmah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Nur Elya Anggaraeni.Pada kesempatan tersebut, Zainudin mengungkapkan tujuan kedatangannya. Menurutnya, meski berbeda komisi, ada satu kepentingan yang sama. "Kami ingin memastikan para penghuni Lapas/ Rutan bisa mendapatkan hak politiknya untuk menyalurkan suaranya pada pemilu 2019 mendatang," jelasnya.Untuk itu, pihaknya mengundang KPU dan Bawaslu. Zainudin mengungkapkan ada permasalahan DPT dan logistik. Menurutnya, harus segera dicarikan jalan keluarnya. "KPU harus menyiapkan logistik suara. Harus dihitung berapa yang dibutuhkan untuk tempat-tempat seperti ini," terangnya.Senada dengan Zainudin, Susy mengungkapkan bahwa pihaknya terus menerus menjalin komunikasi dengan KPU, Bawaslu, dan dispendukcapil. Karena, masalah utama penetapan DPT adalah mayoritas WBP tidak memiliki NIK sebagai syarat masuk DPT. Dia berharap, ada aturan yang lebih sederhana atau ada kebijakan lain dari KPU dan bawaslu. "Karena kondisi di Lapas/ Rutan khusus dan sangat dinamis," terangnya.Sedangkan Adies mengungkapkan bahwa saat ini upaya yang selama ini diperjuangkan sudah menemui titik terang. Namun, tetap harus ada usaha yang lebih kuat lagi. Karena masih banyak WBP yang belum masuk DPT. "Kita harus segera carikan solusinya, kami harap semua warga bisa menyalurkan hak suaranya," tegasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
