MADIUN – Kanim Madiun menjadi salah satu UPT yang diusulkan untuk ikut kontestasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk mensukseskan target tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim terus mengawal prosesnya. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (bintorwasdal) yang dilakukan Kadiv Keimigrasian, Zakaria, hari ini (26/2).
Dalam bintorwasdal kali ini, usai melihat-lihat kondisi lingkungan Kanim Madiun, Zakaria mengumpulkan seluruh pegawai. Kegiatan diberi tajuk rapat dalam kantor (RDK) yang diselenggarakan di Aula Kanim Madiun. Zakaria yang didampingi Kakanim Madiun Yusuf Umardani bertindak sebagai narasumber.
Zakaria menjabarkan satu persatu permasalahan umum yang dihadapi oleh petugas imigrasi dalam pelayanan paspor. Terutama terkait dengan persyaratan, dokumen yang dilampirkan oleh Calon Jamah Haji (CJH). Memang, jajaran Kanim akhir-akhir ini sedang sibuk melayani CJH. “Biasanya dokumen yang satu berbeda datanya dengan dokumen yang lainnya, sehingga prosesnya menjadi tertunda,” ucap Zakaria. Meski begitu, Zakaria meminta agar pegawai tetap memberikan pelayanan yang terbaik.
Sementara itu, Yusuf mengungkapkan upaya pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kepada mayarakat. Salah satu goalnya adalah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Memang pejalanan masih panjang, tapi kalau tdk mulai dari sekarang kapan lagi,” tegas Yusuf. RDK kali ini diadakan usai rapat dengan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama. Terkait pelayanan paspor terhadap CJH tahun 2019, perwakilan dari Kantor Kementerian Agama memberikan apresiasi atas layanan yang diberikan Kanim Madiun. (Humas Kemenkumham Jatim)
