SURABAYA – Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham hari ini (4/3) memulai survei terhadap layanan publik di UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Survei yang dilakukan terkait kepuasan masyarakat, persepsi korupsi dan integritas di UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian.
Sebelum melakukan tugasnya, tim survey yang dipimpin Kasubid Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Balitbang Yudhy Chaerudin itu diterima Kadiv Administrasi Haris Sukamto dan Kadiv Yankumham Hajerati. Bersama Yudhy, tiga anggota lainnya adalah Ahmad Jazuli, Antonio Rajoli Ginting dan Marwandianto. Sedangkan dari Kanwil Kemenkumham Jatim juga diwakili Kabag PPL Meirina Saeksi, Kabid Hukum Sutrisno dan Kabid HAM Wiwit P Iswandari.
“Kami siap memberika support kepada tim Balitbang untuk mensukseskan kegiatan survey ini,” ujar Haris. Menurut Haris, survei ini sangat penting bagi Kanwil Kemenkumham Jatim. Karena, bisa merekam dan mencerminkan sampai sejauh mana kualitas layanan publik yang diberikan jajarannya.
Apalagi, hasil survey ini nantinya akan diberikan kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penilaian lanjutan. Yaitu untuk mementukan layak tidaknya sebuah UPT untuk mengikuti kontestasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM). “Menciptakan UPT dengan predikat WBK/ WBBM merupakan salah satu prioritas program kami tahun ini,” lanjut Haris.
Penelitian yang rencananya berlangsung hingga 8 Maret nanti itu akan turun langsung ke beberapa UPT. Diantaranya Kanim Surabaya, Kanim Tanjung Perak, Kanim Malang, Kanim Blitar, Lapas Surabaya, Lapas Pasuruan dan LPP Malang. Tim akan melakukan survei kepada para pengguna layanan. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
