MALANG - Keberhasilan Lapas Perempuan (LPP) Malang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2018 akan ditingkatkan tahun ini. Kanwil Kemenkumham Jatim menargetkan LPP Malang bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM). Perjuangannya dimulai hari ini (6/3) melalui penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBBM.
Penandatanganan itu dilaksanakan di Aula LPP Malang. Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono datang mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Selain itu, pihak eksternal juga hadir. Seperti Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi, Kabag Ops Polres Kota Malang Kompol Sutantyo, Kajari Kota Malang Amran Lakoni dan Kepala Ombudman RI Jatim Agus Widiyarta. Termasuk dari BNNK dan MUI Malang.
Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh 6 UPT Pemasyarakatan peraih predikat WBK itu tersambung langsung dengan Menkumham Yasonna H Laoly dan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Keduanya mengikuti hal yang sama di Lapas Kelas IIA Cibinong. Selain LPP Malang dan Lapas Cibinong, UPT yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM adalah Lapas IIA Metro Lampung, Lapas IIA Salemba, Rutan Cirebon dan LPP Semarang.
Kalapas Perempuan Malang Ika Yusanti memimpin jajarannya membubuhkan tanda tangannya pada lembar komitmen. Langkah ini juga diikuti forkopimda dan Ombudsman RI yang juga hadir menyaksikan. "Ini adalah langkah awal, perjuangan kami masih panjang dan pastinya lebih berat dari sebelumnya. Untuk itu, kami berharap ada dukungan dari stakeholder yang ada," harap Ika.
Sementara itu, Kadivpas mengungkapkan bahwa capaian LPP Malang selama ini memang selalu lebih maju dari Lapas/ Rutan jajarannya. Sehingga, hampir tidak ada celah. Hanya saja, Patgiyono berharap agar seluruh pegawai meningkatkan semangatnya. "Yang perlu ditingkatkan hanya semangat pegawai untuk terus memberikan pelayanan terbaik, sehingga bisa menciptakan Jatim PASTI HEBAT," terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
