SURABAYA – Keinginan DPRD Kota Probolinggo untuk membuka layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) mendapatkan angin segar. Pasalnya, Kanwil Kemenkumham Jatim beserta jajaran siap mendukung adanya layanan keimigrasian di MPP Probolinggo.
Dukungan itu disampaikan Kadiv Keimigrasian Zakaria pagi ini (21/3). Bersama Kepala Kanim Kelas I Khusus Surabaya Barlian dan jajarannya saat menerima kunjungan Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur. Agus didampingi Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Aziz dan 8 anggota lainnya.
Agus mengungkapkan jika dalam waktu dekat pihaknya berencana membangun MPP di Probolinggo. Nah, dia berharap ada layanan keimigrasian di sana. “Mengingat potensi Probolinggo sangat besar di bidang pariwisata,” ungkap Agus.
Selain itu, Probolinggo juga memiliki dua pelabuhan. Yaitu pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Probolinggo. Untuk itu, dia berharap dengan adanya layanan keimigrasian di MPP Probolinggo bisa membuka pintu berdininya Kanim di sana. “Saat ini pelabuhan semakin ramai, bahkan tak jarang ada orang asing di sana,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Zakaria mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim siap mendukung dan mengawal rencana itu hingga terealisasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditembuskan kepada Dirjen Imirasi. “Nanti kami siap membantu sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” tutur Zakaria.
Terkait rencana pembangunan Kanim, dia mengungkapkan keputusan ada di tangan pusat. Bergantung hasil kajian yang dilakukan. “Misi kami adalah semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, jika masyarakat Probolinggo membutuhkan, kami siap,” tandasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
