MADIUN - Deklarasi Pemabngunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kembali dilakukan UPT Keimigrasian jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Hari ini (9/4) giliran Kanim Madiun yang melakukannya.
Bertempat di Aula Kanim Madiun, pendeklarasian tersebut dihadiri oleh Kadiv Administrasi Haris Sukamto, Kadiv Keimigrasian Zakaria serta para Kepala UPT se-Korwil Madiun. Dari pihak eksternal hadir Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widyarta. Hadir pula Perwakilan dari Bea Cukai Madiun, Kodim O803 Madiun, Polres Madiun, Disnakertrans Madiun dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, Haris mengatakan bahwa untuk meraih predikat WBK, perlu semangat yang besar. Selain meningkatkan knowledge, juga harus memiliki attitude yang baik. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Tapi juga bukanlah hal yang sulit. “Bila semua pegawai memahami bahwa ini adalah pekerjaan mulia yang kita lakukan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya Madiun memiliki jalur strategis dan bisa berkembang lebih baik. Syaratnya, seluruh pegawai memiliki niat yang sama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena itu Kanim Madiun harus kerja keras mensosialisasikan WBK ini. "Minimal 50 meter disekitar kanim harus mengetahui adanya perubahan ini sehingga bila ada yang bertanya maka masyarakat sekitar dapat menjawabnya," pesannya.
Untuk itu, Haris berpesan agar segera bergerak. Cepat. Menyeluruh. Kakanim harus bisa menjadi role model bagi petugas keamanan, office boy hingga pelaksana teknis administrasi. Harus satu pola pikir satu fokus untuk bergerak menuju WBK.
Kepada tokoh masyarakat dan pihak eksternal lain, Haris meminta untuk memantau dan mengingatkan Kanim Madiun apabila melakukan tindakan menyimpang dari komitmennya. "Pihak Kanim Madiun harus terbuka terhadap semua masukan dan kritik dan tingkatkan selalu kolaborasi eksternal," harapnya.
Sebelumnya, Kakanim Madiun Yusup Umardani mengatakan bahwa dirinya beserta jajaran siap membangun ZI menuju WBK. Ini adalah bentuk komitmen untuk mencegah korupsi. "Saya berharap dukungan seluruh jajaran yang ada,” terangnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
