SURABAYA – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim mendapat perhatian dari pimpinan pusat. Hari ini (10/4) tim koordinasi pelaksanaan tugas staf ahli menkumham meninjau kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran.
Pemantauan itu dilakukan dengan memberikan penguatan dari tim pusat serta mendengarkan paparan dari Kakanwil. Seluruh satker yang diusulkan untuk mengikuti penilaian WBK/ WBBM diundang. Tim pemantau dipimpin langsung Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham Agus Hariyadi. Dia ditemani Widyaiswara Utama Kemenkumham Ma’mun.
Kegiatan diawali dengan laporan progres pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Laporan tersebut dibacakan oleh Kakaknwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati didampingi seluruh kadiv. Susy menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan jajarannya untuk meraih predikat WBK/ WBBM. “Tahun ini, selain sebagai pembina, kami juga menjadi pelaksana langsung, kami optimis bisa meraih predikat WBK/ WBBM,” ujarnya.
Sedangkan Agus menerangkan apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi dan kaitannya dengan WBK/ WBBM. Agus meminta para peserta belajar dari jebolnya tembok besar Cina. Agus menerangkan bahwa jebolnya dikarenakan hanya membangun fisik saja, manusia yang menjaga tidak pernah diperhatikan. Untuk itu, Agus berharap pembangunan SDM juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh. “Semua harus waspada, termasuk yang menuju WBBM, jangan sampai nilai jatuh karena terlalu percaya diri dan jumawa,” urainya.
Selanjutnya, Ma’mun mengungkapkan bahwa tahun 2025 Indonesia harus punya sistem birokrasi kelas dunia. Sehingga, semua satker harus berpredikat WBK. Nah, dia meminta agar setiap pegawai berpikir untuk masa depan. “Saya yakin jatim akan berhasil, karena disini sudah ada dua contoh, sehingga harus lebih percaya diri dan optimis,” harapnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
