PASURUAN - Lapas Kelas IIB Pasuruan menjadi UPT terakhir yang menjadi tujuan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham Agus Hariyadi dan rombongan. Agus terlihat puas dengan pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM di Lapas Pasuruan. Dia tak segan memberikan pujian terhadap layanan kunjungan yang sudah memenuhi ekspetasinya.
Kunjungan ke Lapas Pasuruan dilakukan sebelum matahari tenggelam di ufuk barat. Seperti sebelumnya, Agus masih didampingi Kadiv Administrasi Haris Sukamto, Kasubid Bimbingan dan Pengentasan Anak Sukir dan Kasubag Humas Ishadi MP. Rombongan diterima langsung Kalapas Pasuruan Fikri Jaya Soebing beserta jajaran.
Lagi-lagi, Agus menyoroti area layanan kunjungan. Menurut Agus, Lapas Pasuruan telah berhasil mengimplementasikan keinginan masyarakat. Mulai dari tata letak, sarana pra sarana, dan komponen IT. “Semua sangat mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pujinya.
Lapas Pasuruan, lanjut Agus, berhasil menerapkan kemajuan teknologi dalam mendukung sistem pelayanan kunjungan. Mulai dari pengambilan nomor antrian yang tercetak secara digital, identifikasi pengunjung telah terkoneksi dengan SDP dan informasi alur pengajuan CB, PB serta Hak-hak WBP terpampang jelas melalui layar monitor. “Yang paling penting, semuanya mudah diakses oleh pengunjung,” urainya.
Agus memberi sedikit masukan agar kondisi yang sudah baik ini minimal dipertahankan. Dan kedepan lebih ditingkatkan. Di sisi lain, Haris menambahkan Sosialisasi WBK tidak hanya cukup di area kunjungan. WBP sebagai penghuni juga harus mendapatkan penggetahuan terkait WBK. Karena seluruh elemen yang ada di Lapas harus paham. Harus mampu menerapkan ZI itu sendiri. “Dibutuhkan konsolidasi, koordinasi dan kerja sama team work yang benar-benar solid untuk menggapai predikat WBK,” terangnya.
Dalam arahan di hadapan seluruh pegawai Lapas Pasuruan, Agus menegaskan perubahan pola pikir sudah harus segera dilakukan. Tidak ada waktu lagi bagi pegawai yang selama ini berada di zona nyaman. Komponen hasil juga jadi perhatian, dimana Indeks Persepsi Korupsi harus rendah. Akan jadi sia-sia bila komponen pengungkit telah memenuhi syarat, namun komponen hasil berbanding terbalik. “Ini harus diantisipasi agar tujuan WBK di Lapas Pasuruan dapat terwujud,” tandasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
