SIDOARJO - Persiapan UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terus dilakukan. Salah satunya melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) pendampingan penyusunan LKE Pembangunan ZI menuju WBK bersama tim kerja pusat dari Intjen Kemenkumham hari ini (25/4).
Kegiatan tersebut diikuti tim kerja WBK/ WBBM Kanwil, Kanim Khusus Surabaya dan Kanim Tanjung Perak. Kadiv Imigrasi Zakaria dalam sambutannya menjelaskan bahwa faktor pengungkit menjadi komponen penting dalam WBK. Hal tersebut harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan. "Kalau sudah komitmen bersama, maka harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Sebagai koordinator akuntabilitas kinerja, Zakaria juga menekankan pentingnya dokumen pendukung untuk diarsipkan secara baik dan lengkap. "Dokumen yang disiapkan ini sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban kita dalam mencapai keberhasilan," urainya.
Sementara itu Fandi, anggota tim itjen, menjelaskan mekanisme pendampingan yang dilakukan tim pusat. Bila tahun lalu pendampingan dilakukan sebelum evaluasi, maka tahun ini tim kerja pusat (Sekjen, Dir Teknis, Balitbangkumham dan pejabat lain) meramu usulan terlebih dahulu dari kanwil. “Baru kemudian dilakukan pendampingan,” ujarnya.
Di tahun 2019 ini ada 371 usulan yang masuk. Dan setelah dievaluasi tersisa 221 satker. "Sampai saat ini sudah dilakukan pendampingan sebanyak 113 satker," jelasnya.
Terkait dengan prioritas nasional di kawasan bandara dan pelabuhan. Kanim Surabaya dan Kanim Tanjung Perak termasuk satker yang masuk ke dalam usulan itu. "Yang disurvei nantinya adalah pelayanan di bandara dan pelabuhan, sedangkan untuk kantor imigrasinya menyiapkan dokumen pengungkitnya," urainya.
Fandy juga memberikan masukan agar kanim menyiapkan video profil baik di kanim atau TPI Bandara dan TPI Pelabuhan. "Sehingga tim eksternal nanti ada gambaran untuk penilaiannya," jelasnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
