SURABAYA – Peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi prioritas Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satu upayanya adalah dengan penggunaan uang elektronik dalam setiap kegiatan. Untuk memberikan informasi terkait hal tersebut maka Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 2 dan BNI Cab Surabaya menyelenggarakan sosialisasi tentang Implementasi Kartu Kredit Pemerintah hari ini (8/5).
Kegiatan yang dilakukan di ruang rapat pimpinan itu dihadiri Kadiv Administrasi Haris Sukamto, Plh. Kadiv Keimigrasian Barlian, para Pejabat Administrasi, Pejabat Pembuat Komitmen, BP dan BPP serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
Dalam sambutannya Haris menyambut baik sosialisasi tersebut. Karena dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dibuat kartu kredit pemerintah tersebut selain efektif dan efisien, juga untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Serta mengontrol penggunaan dana yang digunakan. “Sehingga dana negara yang masuk melalui Dipa dapat digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,” jelasnya.
Sementara itu Kasi Pencairan Dana KPPN Surabaya 2 Henry Rosamirandha menjelaskan dengan ditetapkannya PMK tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdampak pada implementasi kartu kredit pemerintah pada TA. 2019 ini menunjukkan komitmen dan keseriusan dari Pemerintah dalam mengawal dan mengimplementasikan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah secara penuh.
Beberapa pertanyaan yang sering disampaikan satker/kppn terkait KKP juga menjadi bahasan dalam sosialisasi tersebut, diantaranya adalah apakah seluruh satker wajib menerapkan KKP. Menurutnya berdasar PMK nomor 196/PMK.05/2018 diatur bahwa KKP diberlakukan bagi seluruh satker K/L dan sumber dananya Rupiah Murni. “Selain Satker Perwakilan RI di luar negeri, Satker Atase Teknis dan satker yang dikecualikan,” teranya. (Humas Kemenkumham Jatim)
