SURABAYA - Usai melakukan berbagai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara mandiri, hari ini (14/5) dilaksanakan review bersama hasilnya. Review yang dilakukan secara teleconference oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham (Balitbangkumham) itu diikuti Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
Rapat teleconference dipimpin Sekretaris Balitbangkumham Yayah Mariani dan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Aman Riyadi beserta jajaran. Sedangkan dari Jatim hadir Kadiv Administrasi Haris Sukamto sebagai Ketua Tim Kerja WBK/WBBM dan seluruh anggota Tim Kerja.
Review bersama tersebut menjadi tindak lanjut terhadap survei IKM dan IPK yang telah dilaksanakan oleh kantor wilayah terhadap satuan kerja pada tahun 2019 dan telah dilakukan penginputan data dan analisis. “Survei kepuasan mandiri digunakan untuk mengetahui permasalahan kita dalam pelayanan masyarakat,” ujar Aman.
Menurutnya survei tersebut dapat menjadi alat untuk memudahkan identifikas UPT mana yg berpotensi diajukan sebagai satker WBK/WBBM. “Karena survei tidak mungkin dilakukan oleh pusat maka diharap tim di kanwil dan upt bisa melakukan survei mandiri,” terangnya.
Hasil dari survei ini juga akan kami gunakan untuk penentuan satker yg diajukan WBK/WBBM di tahun 2020. Untuk itu perlu dipetakan mulai saat ini dan akan dilakukan secara serentak pada januari 2020. “Persiapan sejak awal perlu dilakukan sehingga satker yang diusulkan nantinya tidak sampai terburu-buru menyiapkan data dukung yang diperlukan,” urainya. (Humas Kemenkumham Jatim)
Foto Lainnya>>
Foto Lainnya>>